RIAUBOOK.COM - Badan Penyelenggara Jaminal Sosial (BPJS) Kesehatan menjalankan mandat yang diberikan, dalam upaya pemberian pelayanan kepada peserta ataupun masyarakat, dengan melakukan berbagai penyempurnaan mekanisme dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Mekanisme pemberian informasi oleh BPJS Kesehatan kepada pihak eksternal dilakukan dengan cara antara lain melalui sosialisasi langsung kepada peserta dan masyarakat.

Hal tersebut yang diungkapkan Kepala BPJS Cabang Dumai Adi Siswandi di kegiatan Sosialisasi Program JKN -KIS BPJS Kesehatan kepada perwakilan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Siak di ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Rabu (22/3/17).

"Kami juga sangat menyadari bahwa program ini masih tergolong program baru, walaupun ini bukan program yang baru bagi pegawai Negri Sipil, tetapi begitu di integrasikan kedalam sebuah program Jaminan Kesehatan Nasional untuk kemudian ada beberapa perubahan yang memang baru dilakukan pada 1 januari 2014 yang lalu," kata Adi.

Adi Siswandi juga menjelaskan, BPJS juga sebagai bagian dari salah satu tugas untuk menjelaskan kembali terkait dengan program kesehatan, dan jaminan serta kartu indonesia sehat.

Selain itu menurut dia, program ini tergolong program baru, untuk itu harus di integrasikan serta adanya perubahan yang baru dilakukan.

"Komitnya Pemerinta Daerah Kabupaten Siak terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah ada pada program BPJS," sebut dia.

"Secara umum program ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat, serta komitnya Pemkab Siak terhadap adanya BPJS ini. Kami berharap dari adanya kegiatan ini, akan memberikan masukan serta saran oleh peserta, untuk kemudian kami akan mencarikan solusi jalan keluar dan memberikan langkah langkah terbaik, untuk menyelesaikan dimana saja kendala kendala yang dihadapi. Dukungan Pemkab juga kami harapkan kedepannya," jelasnya

Wakil Bupati H Alfedri mengatakan, tentunya Pemerintah Kabupaten Siak sangat menyambut baik terhadap Sosialisasi yang diberikan oleh BPJS, kepada perwakilan Pegawai Negri Sipil di Kabupaten Siak. Apalagi tentang beberapa perbaikan informasi yang akan diberikan oleh BPJS serta menyangkut tentang Pegawai Aparatur Negri Sipil yang belum ikut terdaftar.

"Kami menyambut baik dengan adanya kegiatan ini yang justru meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ini juga menjadi suatu komitmen dari pemerintah guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Alfedri.

Selain itu katanya, untuk pelayanan kesehatan pada tahun ini yang boleh dibantu hanya penduduk miskin, sehingga memang selalu diadakan pertemuan dengan tim yang dibentuk setiap pemerintah daerah, untuk mengevaluasi kembali terhadap persoalan persoalan kesehatan yang terjadi.

Beliau juga menuturkan, ini merupakan suatu komitmen pemerintah kabupaten Siak dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Untuk dulunya dari Pemerintah telah memberikan pelayanan yang gratis kepada masyarakat, tetapi dikarenakan adanya peraturan Permendagri No 31 tahun 2016, yang boleh dibantu dalam pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah hanyalah warga yang tidak mampu ataupun penduduk miskin," kata Alfedri.

Wakil Bupati dua periode ini juga mengatakan, sedangkan yang telah dianggarkan terhadap program bantuan yang bekerja sama dengan BPJS yang sudah menggunakan Jamkesmas lama sekitar kurang lebih 53 Ribu.

"Sedangkan yang nanti dianggarkan dari APBD Kabupaten dan Provinsi ada sekitar 12 ribu yang terdiri 70 persen anggaran Kabupaten dan 30 persen anggaran Propinsi. Sedangkan dari hasil rapat beberapa waktu yang lalu ada beberapa persoalan yang barangkali sekitar 4 ribuan yang belum bisa terlayani, itu berkaitan dengan permasalahan data," pungkasnya. (RB/Agus)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau