Riau Book - Tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD Riau Ahmad Kirjauhari selaku mantan anggota DPRD setempat segera menjalani sidang perdana pada Rabu (21/20/2015) di Pengadilan Tindan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Sidang perdana yang bersangkutan sudah ditetapkan pada Rabu pekan depan," kata Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Pekanbaru, Hasan Basri di Pekanbaru, Kamis (15/10/2015). (Baca: RUU KPK direbisi, DPR RI kami habisi)

Ia menjelaskan majelis yang akan menangani tersangka dugaan suap APBDP Riau 2015 dan APBD 2015 Ahmad Kirjauhari tersebut diketuai oleh Masrul dengan dua hakim anggota yakni Irwan Efendi dan Hendri. Selanjutnya panitera pengganti adalah Soniwati.

"Terkait jadwal sidang tersebut telah kita sampaikan ke Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukumnya," ujarnya. (Baca: Perbuatan gila mantan ketua DPRD Bengkalis)

Sebelumnya dua Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014 tersebut pada Selasa (13/10) lalu ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. (Baca: Dicari calon sekda bebas korupsi)

Dalam perkara ini, Jaksa KPK Pulung Trinandoro menjadi Ketua tim JPU dengan lima orang jaksa lainnya dalam dugaan suap yang melibatkan Gubernur Riau Non aktif, Annas Maamun. (Baca: Pelatih olahraga terjerat korupsi)

Dalam perjalanan kasusnya, KPK juga telah melakukan Rekonstruksi di tiga tempat berbeda, Rumah Dinas Gubernur Riau, Gedung DPRD Riau, dan Rumah Pribadi mantan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus.

Selain Ahmad Kirjauhari, KPK telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun sebagai tersangka pemberi suap rancangan APBD Perubahan Pemprov Riau tahun 2014. (Baca: Gaji presiden naik)

Annas yang juga kerap dipanggil Atok itu diduga telah memberi atau janjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait pembahasan rancangan APBD Perubahan 2014 dan Rancangan APBD murni 2015. Sejauh ini KPK baru menetapkan Kirjauhari selaku anggota DPRD yang menerima uang suap itu.

Kirjauhari dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal-pasal itu mengatur tentang perilaku penerimaan suap.

Sedangkan Annas dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang mengatur tentang pemberian suap.

Annas sendiri sebelumnya divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung enam tahun penjara dan denda Rp250 juta atas kasus suap alih fungsi lahan di Kuantan Singingi seluas 1.188 hektare dan Bagan Sinembah Rokan Hilir 1.214 hektare. (antara)