Riau Book - Nasib petani perkebunan dan hortikultura di berbagai wilayah kabpaten/kota di Riau kian memprihatinkan, dihantam pemerosotan harga sawit dan karet, dan kini lahan hortikultura pun mulai punah.

Pernyataan itu diungkapkan Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) Provinsi Riau yang terhimpun dari BEM Fakultas Pertanian UR, BEM Fakultas Peranian dan Peternakan UIN Susqa Riau, BEM Fakltas PertanianUIR dan BEM Fakultas Pertanian UNILAK saat menggelar aksi damai penyampaian aspirasi ke DPRD Riau pada Rabu (30/9/2015).

Aspirasi itu dalam meminta wakil rakyat Riau lebih memperhatikan nasib Petani Riau dengan membuat Kebijakan-kebijakan atau program yang berpihak pada Petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Aspirasi ini bersepena dengan Peringatan Hari Tani Nasional 2015 ke-55 jatuh pada tanggal 24 September yang juga dilakukan serentak se Indonesia.

Aksi yang mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP ini didahului dengan penampilan triatrikal gambaran petani Riau yang saat ini sudah tidak mempunyai lahan lagi dan terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada konglongmerat disaksikanoleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo dan beberapa Anggota Sayamsurizal (Wakil Ketua Komisi B yang membidangi Pertanian), Firdaus dan Musyafak Asyikin.

Aksi yang dipimpin langsung oleh Koordinator Wilayah I Sumatera ISMPI, Rahmad Deni Syahputra secara rinci ada Lima tuntutan yaitu, Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia khususnya di Provinsi Riau, Realisasikan UU Pangn No 19/2013 standar harga pasar komoditas hasil Pertanian, Pemerintah harus cepat tanggap untuk menanggulangi masalah kekeringan sera memberikan bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen.

Kemudian menciptakan sistim tata niaga yang pro terhadap Petani. Usut tuntas masalah pembakaran lahan dan hutan yang berdampak terhadap produktivitas komoditi pertanian. Menyikapi apa yang disampaikan, Sunaryo mengatakan, apa yang jadi tuntutan sudah memang ada komisi yang tangani yaitu Komisi B.

"Kita akan teruskan, apa yang jadi tuntutan juga sudah merupakan jadi bagian program Pemprov Riau dalam mengatasi persoalan ini," katanya.

Wakil rakyat, demikian orasi massa, harus mengerti nasib petani dan jangan selalu memikirkan proyek untuk memperkaya diri sendiri.

Sementara itu Syamsurizal mengatakan, Komisi B sudah memberikan dorongan terhadap dinas terkait dalam memajukan pertanian yang maju dan mandiri.

"Kedepan kita juga dorong pemerintah untuk buat klaster-kalster bagi usaha pertanian. Sehingga tidak ada perbedaan antara petani dengan perkebunan," sebutnya memberikan salah satu bentuk program. (MC Riau)