Riau Book — Ada beberapa poin penting yang disepakati antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama dinas terkait pada rapat dengar pendapat (Hearing) membahas masalah penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang akan diintegrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) — Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Ruang Rapat Komisi IV Kantor DPRD Inhil, Jum'at (13/1/17).

Poin yang disepakati antara lain, validasi ulang kerancuan data yang menyebutkan 300.000 jiwa penduduk Inhil yang menerima BPJS KIS — PBI dengan rincian 171.222 ditanggung APBN dan 127.159 yang ditanggung melalui sistem sharing 50 antara APBD Kabupaten dan 50 persen Provinsi, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Inhil akan memfasilitasi Dinsos Inhil terkait anggaran yang akan digunakan untuk turun memvalidasi kembali dan terakhir masyarakat miskin tetap bisa mendapatkan pelayanan cepat dan gratis.

Ketua Komisi IV H. Adriyanto yang secara langsung memimpin rapat mengatakan, Dinsos menyetujui dan akan membentuk tim untuk melakukan validasi kembali terhadap data 127.159 penerima BPJS KIS — PBI di Inhil.

"Apabila ada data yang tidak valid, maka segera data itu dikeluarkan dan diganti data baru yang belum tercover oleh BPJS sehingga benar — benar tepat sasaran," ujarnya.

Namun apabila dalam pelaksanaannya Dinsos tidak sanggup melaksanakan tugas yang telah menjadi tupoksinya, maka kinerja Dinsos dipertanyakan.

"TPAD sudah setuju untuk menganggarkan validasi ini, jika ini tidak selesai juga, maka kinerjanya dipertanyakan," cetusnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bagi masyarakat miskin yang saat ini masih tidak tercover BPJS KIS — PBI akan tetap diberi pelayanan dan penanganan.

Sebagai persyaratan, masyarakat cukup membawa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Keterangan Tidak Mampu (SKTM), rekening listrik ke Dinas Sosial yang nantinya akan diteruskan ke BPJS.

"Nanti akan dibicarakan regulasinya. Menjelang ketuk palu anggaran antara Februari Maret akan disepakati berapa anggaran untuk mengcover masyarakat yang belum ada BPJS KIS PBI," jelasnya. (RB/Habibie).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau