Riaubook - Terkait diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 sebagai pengganti PP Nomor 50 tahun 2010. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan pengurusan surat-surat kendaraan.

Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 perlu dikaji ulang, karena melihat situasi ekonomi masyarakat yang kurang baik saat ini.

"Kalau bicara pantas tentu itu tidak pantas, tetapi kalau bicara aturan tentu kita harus patuh aturan itu, tentu kita tidak bisa melawan aturan itu. Tentu mereka telah mengkaji aturan tersebut. Namun jika bisa kita meminta agar dikaji ulang (kenaikan) melihat situasi ekonomi masyarakat saat ini," ujarnya, Kamis (05/01/2017).

Dalam PP 60 tahun 2016 tersebut menjelaskan aturan mengenai jenis tarif kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencangkup penerbitan STNK kendaraan bermotor, pengesahan surat kendaraan bermotor, penerbitan tanda kendaraan bermotor serta penerbitan buku kendaraan bermotor (BPKB)

"Seharusnya yang dikaji ulang ialah bagaimana memperbaiki pelayanan secara global, tidak lagi pelayanan itu standarnya per wilayah, kabupaten ataupun provinsi. Tapi standarnya secara Nasional," jelas Aherson

Kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB ini justru di takutkan akan membuat masyarakat makin tidak mau membayar pajak kendaraan karena dianggap terlalu mahal oleh masyarakat. Di tambah lagi pelayanan yang diterima masyarakat selama ini belum baik dan maksimal

"Justru saya khawatir, kalau dinaikkan malah akan menambah jumlah pemilik kendaraan yang tak bayar pajak, karena dinilai mahal. Apalagi dengan tarif selama ini saja masyarakat sulit membayar pajak. Kita tentu tidak mungkin memaksa masyarakat untuk membayar apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya," tambah Aherson. (RB/Khusnul).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau