Riaubook - Terkait masih banyaknya aset pemerintahan yang belum dikembalikan oleh para mantan birokrat, Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan KPK akan melakukan penindakan mengenai hal tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan penyitaan terhadap aset-aset daerah yang diklaim secara pribadi oleh mantan-mantan pejabat yang tidak bertanggung jawab.

"Kami akan melakukan penindakan, pertama mungkin masih bisa bersifat persuasif (mengimbau). Bisa juga didampingi KPK, ini kan termasuk program KPK," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Kamis (05/01/2017).

Ia menginstruksikan, agar mantan-mantan birokrat yang masih menguasai aset milik daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diimbau agar segera mengembalikannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum Pemprov Riau dan KPK turun langsung untuk menginventarisir aset.

"Kepemilikan aset pemerintah itu ada aturannya, hanya sesuai hak-haknya selama menjabat saja. Kalau sudah pindah dari jabatan itu, tidak berhak lagi," tuturnya.(MCR/RB/Shinta Sharlindra)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau