Riau Book - Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati) kesulitan dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II, di Kabupaten Rokan Hilir.

Sebelumnya sempat terhenti, lantaran pihak Kejati belum melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan. Dalam kasus tersebut dua orang berinisial IK dan WA sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sugeng Riyanta selaku Asisten Pidana Khusus Kejati Riau mengatakan, pihaknya segera akan melanjutkan perkara penyelidikan ke Pengadilan dan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan Supervisi.

"Sebelumnya pihak Kejati sudah mempunyai kesepakatan antara BPKP dalam penghitungan kerugian negara yang disebabkan dari kasus tersebut," ujar Sugeng kepada Riaubook.com, Senin (19/12/2016).

Sambung Sugeng, menyebutkan, beberpa waktu yang lalu, Kejati baru saja melakukan gelar perkara atas kasus tersebut, yang langsung mengundang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI perwakilan Riau, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut dilibatkan juga.

Ditambahkan Sugeng, pihaknya meminta kembali BPKP untuk menghitung berapa kerugian negara, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengannya. Hasil dari kesepakatannya berlanjut menghitungnya kembali kerugian negara.

"Kita akan lakukan kembali pendalaman penyidikan. Terakhir kemarin kami gelar lagi dengan BPKP, dan hasilnya sepakat menghitung kerugian yang disebabkan," jelas Sugeng.

Proses hukum akan tetap berlanjut hingga dipersidangan nanti. Kita juga melibatkan KPK untuk Supervisi, dan tidak hanya sebatas pengawasan saja, tapi juga untuk krebilitasnya.

Kasus ini terungkap dari laporan kalau proyek yang menggunakan dana APBD 2008 - 2010 tersebut dilucurkan berdasarkan kesepakatan kontrak awal Nomor: 630/KONTRAK-JPI/MY/2008/47.80, dimana PT Waskita Karya menawarkan harga proyek itu sebesar Rp. 422,48 Miliar.

Diduga Anggaran yang turun lebih besar dari penawaran harga PT Waskita Karya. Selain itu pengerjaan Jembatan Pedamaran I dan II 2008 - 2010 seharusnya sudah selesai 66,48 persen.

"Namun dari data di lapangan, pengerjaan pembuatan Pedamaran I baru 62,75 persen dengan dana Rpm147,40 Miliar. Dari dana itu kerugian negara diduga mencapai Rp. 8,77 Miliar." tungkas Sugeng.

Sementara untuk pembangunan Jembatan Pedamaran II, dana yang cair Rp.156,42 Miliar dengan bobot pengerjaan harus mencapai 68,18 persen, ternyata hasilnya baru 48,27 persen dengan jumlah dana Rp.110,75 Miliar. sehingga negara diduga dirugikan Rp. 45,67 Miliar. (Rb/Fer)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau