Riau book - Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi meminta semua Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten /kota di Riau harus mengirimkan laporan harga kebutuhan pokok di pasar setiap harinya.

"Laporannya harus harian dan selalu di up date, karena dari sanalah ujung tombak kita bisa tahu pergerakan inflasi," kata Ahmad Hijazi saat memimpin langsung rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) didampingi Kepala BI Ismet Inono, di kantor BI Riau, Selasa (6/12/16).

Menurutnya Dinas Perindag terdepan menjadi ujung tombak, karena sejauh ini yang mempengaruhi inflasi itu adalah masalah Volatile Food yang selalu alami dinamika, yakni harga barang kebutuhan pokok makanan yang berimplikasi kepada fluktuasi inflasi di Riau

Karena sebut dia sejauh ini dari laporan BI Ahmad menjelaskan ada tiga aspek inflasi yang dinilai oleh BI yakni inflasi inti, menyangkut aspek moneter sejauh ini aman terkendali, aspek administrasi inflation terkait kebijakan polesi pemerintah pengaruh terhadap gejolak harga juga aman.

"Hanya yang terakhir adalah masalah Volatile Food yang selalu alami dinamika, yakni harga barang kebutuhan pokok makanan yang berimplikasi kepada fluktuasi inflasi di Riau," terangnya.

Menurut dia dalam evaluasi tahunan fluktuasi yang terjadi itu terbesar terjadi itu kelompok bumbu-bumbuan lkhususnya cabai. "Cabai menyumbang 60 persen dari total inflasi. Cabai aja menyumbang lebih kurang 1,7 persen," kata Sekda lagi.

Makanya kunci dari pengendalian itu katanya menambahkan peran dari SKPD yang ada jika berjalan maka bisa maksimal menekan inflasi. "Kerjakan saja tupoksinya yakin akan ada kontribusinya pada tim ini. Mungkin yang lebih kita sikapi pendekatan yang lebih koordinatif," katanya lagi menambahkan.

Kepala BI Kantor Provinsi Riau Ismet Inono mengakui kalau inflasi Riau Desember diatas satu persen maka kedepan total inflasi tahunan akan melebihi target tahunan 4 plus minus satu.

Makanya sebut Ismet Riau harus ada kerjasama dengan daerah lain di luar Riau, untuk membuat kerjasama dengan Sumbar, Lampung. "Itu peluang, sebenarnya sudah masuk dalam program TPID tetapi belum di rumuskan," kata Ismet.

Ia menambahkan masalah lain adalah harus ada isentif yakni pembuatan pasar yang menjadi lokasi pertemuan pedagang harga juga bisa dikontrol. "Jika kabupaten ada pasar induk ruang gerak pelaku itu tidak bermain

kalau bermain diluar bisa membuat cartel harga liar," tegas Ismet.

Ia menambahkan pasar induk inilah yang perlu jadi usulan untuk pemerintah daerah membuatnya. Terakhir pengawasan perlu dilakukan membantu menghilangkan ketidak efisien.(vera)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau