Riau Book- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia mencopot Kapolda atau Kapolres yang berusaha mengahalang-halangi warga yang akan mengikuti aksi Bela Islam III atau 212 di Jakarta pada Jumpat 2 Desember 2016.

"Kapolda dan Kapolresnya harus segera dicopot," kata ‎Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

Dikatakan Neta, tidakan Kapolda dan Kapolres ini jelas telah membangkang kepada perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sebelumnya, Tito Karnavian tidak melarang angkutan umum atau bus mengangkut warga yang ingin ikut serta dalam aksi Bela Islam III itu.‎

Adapun tujuan dari pemberian sanksi itu, kata dia, agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian memiliki wibawa yang kuat. "Selain itu tidak terjadi benturan dan konflik akibat pelarangan itu," tuturnya.

Dia mengatakan, ‎demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi dijamin oleh Undang-undang (UU). "Sebab itu pendemo tidak perlu minta izin dan cukup mengirim pemberitahuan pada polisi," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, demonstrasi itu ‎bisa dilakukan masyarakat di kawasan tempat tinggalnya maupun di pusat ibu kota.

Jika aksi demonstrasi dilakukan di pusat ibu kota, lanjut dia, tentu membutuhkan kendaraan untuk menuju ke tempat aksi. ‎"Jika polisi meminta pemilik bus tidak mengangkut pendemo tentu ini sangat aneh. Polisi sudah terkategori melanggar undang-undang," ungkapnya.

Sebab menurut dia, pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mencabut larangan itu merupakan s‎ebuah tindakan untuk mendudukkan persoalan pada porsinya. "Dan sekaligus untuk menegakkan undang-undang," pungkasnya.(ria/snc)



Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau