Riau Book- Entah ada kaitan dengan semakin gencarnya peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kasus penistaan agama, atau pemerintah melalui Kementerian Agama memang memang memandang perlu dibentuknya lembaga penerbit sertifikasi halal di luar jalur MUI. Namun, yang pasti saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama telah membentuk Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang katanya amanat UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Selama ini, peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam penerbitan sertifikasi halal memang sangat menonjol, bahkan semenjak Presiden Suharto hingga SBY. Mengingat, produk-produk yang dilempar ke pasaran ini, memang telah melalui uji lab dan layak dikonsumsi ummat Muslim yang mayoritas di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam memastikan bahwa Majelis Ulama Indonesia tetap berperan penting dalam sertifikasi halal.

BPJPH menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Namun, kata Nur Syam, hal itu tak akan menghilangkan peran MUI dalam sertifikasi halal.

"Peran MUI sangat besar karena fatwa datang dari MUI. Pemerintah hanya memfasilitasi pendaftaran dan fasilitasi mengeluarkan sertifikat. Itu saja," kata Nur Syam dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Minggu (20/11).

Proses sertifikasi halal nantinya diawali dengan pemeriksaan data usulan dari industri yang dilakukan oleh BPJPH. Nur Syam mengatakan, BPJPH akan mengembalikan ke pengusul jika data usulan sertifikasi halal sebuah produk tidak lengkap. Jika lengkap, maka usulan tersebut akan diteruskan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

"Hasil pemeriksaan LPH akan kita serahkan ke MUI. Dari sinilah kemudian fatwa halal didapatkan. Jika produknya dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan fatwa halal," kata Nur Syam seperti dikutip dari CNNIndonesia.

"Jadi fatwa halal tetap MUI. MUI yang mengeluarkan secara tertulis suatu produk dinyatakan halal. Dari MUI diserahkan ke BPJPH untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal-nya."

MUI juga bisa bertindak sebagai penilai petugas atau pihak yang bisa menjadi pemeriksa (penyelia) produk halal di LPH. "MUI punya peran besar. MUI itu kan kumpulan ulama dari berbagai macam organisasi. Jadi pemerintah mempercayakan kewenangan halal pada MUI," ujarnya.

UU JPH memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas), perguruan tinggi keagamaan (PTK) maupun perguruan tinggi umum (PTU) untuk memiliki LPH.

Peran LPH dalam UU JPH adalah memeriksa atau menganatomi kandungan sebuah produk guna. Namun demikian, mereka harus bekerjasama dengan MUI selaku penentu petugas yang berwenang memeriksa halal.(ria)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau