Riau Book- Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga organisasi massa Islam, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan Muhammadyah di Istana Merdeka, Selasa (1/11/2016) berlangsung tertutup.

Sebelum pertemuan digelar Jokowi berharap para ulama bisa memberikan nasehat yang sejuk kepada ummat."Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian juga sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama," kata Jokowi.

Jokowi berterima kasih atas kedatangan para tokoh dari tiga organisasi. Biasanya, kata Jokowi, dia selalu sowan mendatangi satu per satu pondok pesantren para ulama.

Namun, kali ini, ia ingin mengundang ulama untuk ke Istana.

"Silaturahim antara ulama dan umara ini harus terus kita jalin, kita pelihara, kita rawat, kita tingkatkan," ucap Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan peristiwa khusus yang membuatnya mengumpulkan organisasi Islam di Istana.

Setelah Jokowi menyampaikan sambutan, pertemuan dilakukan secara tertutup.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar meyakini bahwa pertemuan ini berkaitan dengan demo yang akan digelar pada 4 November oleh ormas Islam.

Demo yang akan digelar di depan Istana Jakarta tersebut untuk mendesak proses hukum terhadap calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap menistakan agama.

"Tentu nanti kami Muhammadiyah akan memberikan masukan soal demo 4 November itu," kata Danhil.

Agenda pertemuan dengan MUI, PBNU, dan Muhammadiyah siang ini tidak ada di agenda resmi dari Biro Pers Media dan Informasi Istana Kepresidenan.

Pada Senin (31/10/2016) siang kemarin, Jokowi berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan melakukan pertemuan tertutup selama sekitar dua jam.

Salah satu yang dibahas adalah soal demo 4 November.

Lalu, pada sore harinya, Jokowi mengumpulkan pemimpin redaksi media massa di Istana.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengakui, demo 4 November menjadi salah satu agenda yang dibahas.

Jokowi mengatakan, demonstrasi adalah hak demokratis warga, tetapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak.

Menurut Jokowi, pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat setiap warga negara. Namun, pemerintah juga akan mengutamakan ketertiban umum.

"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkistis oleh siapa pun," kata Jokowi.(ria/kpc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau