Riau Book - Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal Zulkarnain dan dua mantan Kapolda sebelumnya.

Menurutnya, rencana pemanggilan tersebut untuk mengkonfrontir keterangan terkait keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan.

Alasannya, dari pertemuan yang digelar komisi III DPR sebelumnya, menurut Desmond, mantan Kapolda Brigadir Jenderal Supriyanto mengatakan SP3 keluar sebelum dia memimpin Polda Riau. Sementara, dari keterangan mantan Kapolda Inspektur Jenderal Dolly Bambang Hermawan mengatakan hanya mengeluarkan SP3 ke tiga perusahaan.

"Itu dari rapat sebelumnya. Makanya kami akan crosscheck dan lihat kesesuaiannya," terang Desmond di DPR, Jakarta, Kamis (26/10/2016).

Tak hanya itu, Desmond pun menegaskan, komisi III (Panja) juga bisa merekomendasikan pemberian sanksi hingga pemecatan bagi Kapolda (saat itu) yang berbohong jika terbukti bersalah. Untuk mengetahui hal itu, kata dia, bisa diketahui saat konfrontir terkait keluarnya SP3.

Sebelumnya, anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan keterangan berbeda didapatkan dalam rapat sebelumnya. Contohnya, dia berujar, Dolly membantah mengeluarkan SP3 saat dia menjabat sebagai Kapolda Riau sejak Januari-April 2016. "Tinggal dilihat bulan kapan SP3-nya," ujarnya.

Selain itu, Arsul menambahkan, Panja tidak akan fokus terhadap jumlah perusahaan yang diberikan SP3 oleh polisi. "Kami fokus ke penerbitan dan pada masa kepemimpinan siapa," ujarnya.

Anggota Panja dari Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, mengatakan penuturan Dolly berbeda dengan Supriyanto yang mengatakan penerbitan SP3 dilakukan Kapolda Riau sebelumnya. Contohnya, ucap dia, Dolly mengklaim ada tiga SP3 di Polres Pelalawan yang terjadi saat masa jabatannya, sedangkan ada 15 saat Kapolda dijabat Supriyanto. "Jadi ada 18 kasus," ujarnya.

Dalam rapat sebelumnya, Supriyanto berujar SP3 dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan atau alat bukti. Beberapa alasannya antara lain ada perusahaan yang sudah dicabut izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat dan sumber api beradal dari lahan yang berseberangan. (OJIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau