Riau Book - Pemerintah Rokan Hilir melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Rusli Syarief mengatakan, merasa bertanggungjawab atas perilaku yang telah dilakukan oleh datuk penghulu terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan aparatur desa tanpa melalui aturan dan mekanisme yang ada.

Hal itu dijelaskan Wan Rusli, bahwa beberapa bulan belakangan ini banyak pengaduan dari masyarakat masuk ke pemerintah kabupaten melaporkan adanya tindakan pengangkatan dan pemberhentian apratur desa oleh datuk penghulu dengan sesuka hati tanpa melalui mekanisme.

"Laporan dari masyarakat banyak kita terima bahwa terdapat ada datuk penghulu melakukan pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa tanpa melalui mekanisme. Oleh karena itu para camat,sekcam dan datuk-datuk penghulu kita undang dan sampaikan secara pola pikir supaya para datuk penghulu tidak bertindak sesuka hati yang akhirnya berhadapan dengan hukum ,"Kata Rusli Syarief.

Dia juga menuturkan, penghulu merupakan bagian dari pemerintahan dilingkungan pemdakab rohil, pemerintah daerah tidak ingin dicap dikarenakan datuk-datuk penghulu bertindak tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Dia mengungkapkan bahwa pemberhentian dan pengangkatan aparatur desa seperti RT, RW, dan Kadus itu ada aturan mainnya. Lebih parahnya lagi, kata Asisten I ada datuk penghulu yang berani memberhentikan BPKep,padahal BPKep itu adalah lembaga bukan perangkat, BPKep diangkat oleh Bupati dan SKnya di keluarkan oleh Bupati, namun demikian ada juga datuk penghulu berani menimpa SK yang di keluarkan oleh Bupati, itu tindakan yang sangat salah.

Rusli Syarief membeberkan, Berdasarkan Undang-undang, kepada desa itu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan perangkat desa. Itu tugas pokok datuk penghulu," Bebernya.

Lebih jauh dijelaskannya, Dalam Pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa itu ada aturan dan mekanismenya sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,"Di Jelaskan Asisten I.

Hampir 2 jam berjalannya rapat konsolidasi PP Nomor 83 tahun 2015 itu, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada camat dan datuk penghulu untuk mengajukan pertanyaan.(zmi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau