Riau Boook- Kepolisian RI membentuk tim kajian untuk meneliti 15 perkara kebakaran hutan dan lahang penanganannya dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Ari Dono Sukmanto menjelaskan, tim tersebut akan dikomandani Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan terdiri dari Bareskrim, Wassidik, Propam, dan Irwasum.

"Sejauh ini tim Mabes Polri masih melakukan kegiatan untuk penelitian apakah proses SP3 sesuai ketentuan atau tidak," ujar Ari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ke depannya, lanjut Ari, Bareskrim akan bertanggung jawab untuk melaksanalan kegiatan pelatihan kepada Polda dan Polres di daerah yang rentan terbakar untuk memastikan mereka melakukan proses penyidikan sesuai ketentuan KUHAP.

Adapun pada penanganan kasus karhutla 2016, kepolisian membagi tujuh Polda prioritas, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua. Selain itu, ada pula 10 Polda imbangan, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Tim tersebut nantinya juga akan mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengupayakan sertifikasi kepada para ahli yang berkaitan dengan karhutla.

"Agar di wilayah-wilayah yang punya potensi kebakaran itu ada ahli-ahli yang bersertifikasi," tutur Ari.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman sebelumnya sempat mempertanyakan informasi yang berbeda antara Kapolda Riau saat itu, yaitu Brigjen Pol Supriyanto, yang mengatakan bahwa Polda Riau membuat Laporan Polisi berdasarkan hotspot di lahan karhutla dan belum menetapkan tersangka.

"Itu lah juga makanya dibentuk tim ini. Belum ada tersangka kok dibikin SP3. Kan belum dimulai penyidikannya dan belum diberitahukan ke Jaksa Penuntut Umum," kata Benny.

Kebakaran hutan hebat terjadi di Riau pada Juli 2015.

Dalam kebakaran tersebut ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang ke meja hijau.

Adapun kelima belas perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI).

Lalu, PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama. Namun Polda Riau mengeluarkan SP3 kepada 15 perusahaan tersebut.(ria/kpc)


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau