Riau Book- Dugaan korupsi proyek paket pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Kemendagri 2011-2012 semakin melebar kemana-mana. Setelah sebelumnya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan akan keterlibatan Menteri Keuangan Sri Mulyani, e-KTP ternyata juga menyerempet-nyerempet Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Meski demikian, dikatakan Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, Agus kemungkinan diperiksa terkait dengan posisinya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2010-2015.

"Akan kami lihat. Apakah memang diperlukan keterangannya," ujar Yuyuk di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (21/10).

Isu pemeriksaan Agus bermula dari pernyataan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus proyek e-KTP.

Gamawan menyatakan, proyek e-KTP telah melalui konsultasi dari LKPP, KPK, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Para pihak itu, kata dia, tidak menyatakan ada penyimpangan atau korupsi dalam proyek e-KTP.

Namun Yuyuk membantah penyataan Gamawan. Ia berkata, KPK merekomendasikan proyek e-KTP dievaluasi ulang karena bermasalah.

"KPK tidak beri rekomendasi karena masih kacau. Banyak data ganda sehingga kalau memaksakan tidak maksimal," ujarnya.

KPK yang kala itu diminta Kemendagri untuk menganalisa data single indentity number juga telah bersurat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar proyek itu ditinjau kembali.

Namun, kata Yuyuk, Kemendagri dan Presiden SBY saat itu tidak menjalankan usul KPK.

"Kami waktu itu kirim surat ke Presiden untuk memberi rekomendasi yang sama dan ternyata proyek e-KTP terus berlangsung," ujar Yuyuk.

Terpisah, Agus membenarkan Kemendagri pernah meminta LKPP mengaudit proyek e-KTP. Namun, ia menyebut, rekomendasi LKPP agar proyek e-KTP diperbaiki sama sekali tidak dihiraukan.

"Saran LKPP tidak diikuti. Karena itu LKPP mundur tidak mau mendampingi," ujar Agus saat dihubungi.

Ia menjelaskan, kala itu LKPP merekomendasikan agar proyek e-KTP menggunakan e-procurement. Tak hanya itu, LKPP meminta proyek tersebut dipecah menjadi beberapa paket pengerjaan.

Beberapa paket pengerjaan yang direkomendasikan LKPP agar dikerjakan tersendiri, di antaranya paket pembuatan sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket PC, paket kamera, paket finger print identification, dan paket pembaca retina.

Pemisahan paket pekerjaan itu diminta oleh LKPP agar perusahaan pelaksaan tender merupakan perusahaan terbaik. Pasalnya, LKPP bertanggung jawab untuk mengawasi kualitas spesifikasi barang yang direalisasikan oleh perusahaan.

"Sehingga setiap barang bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Integrator harus betul perusahaan yang kompeten," ujar Agus.(ria/CNNI)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau