Riau Book - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak menggelar sosialisasi dan publikasi dengan sejumlah insan pers bertempat di kantor KPU Siak, sosialisasi itu terkait dengan terbitnya Undang-Undang (UU) No 10 tahun 2016, perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang pilkada menjadi UU, Kamis (20/10/16).

Dalam UU No 10 tahun 2016 ini mantan Narapidana (napi) diperbolehkan ikut dalam pencalonan pilkada. Syaratnya, mereka harus mengumumkan ke publik tentang status terpidana yang pernah mereka sandang.

Komisioner KPU Siak Ahmad Rizal mengatakan dalam UU tersebut mantan napi dibolehkan untuk ikut pencalonan Pilkada. Namun tidak begitu saja, ada tiga kategori mantan penghuni rutan tidak boleh mengikuti pencalonan.

Dia menjelaskan, mantan napi berulang-ulang, asusila dan mantan napi narkoba tidak diperbolehkan ikut dalam pencalonan Pilkada.

"Tidak diperbolehkan ikut dalam pencalonan Pilkada yakni mantan napi yang sudah berulang kali, Asusila dan mantan napi Narkoba," ujar Ahmad Rizal.

Sementara ketua KPU Siak Agus Salim mengatakan UU itu berlaku setelah UU disahkan oleh Presiden RI beberapa waktu lalu.

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal II Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal 1 Juli 2016 lalu," ujar Agus.

Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelumnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR-RI.

Hal-hal penting yang diatur dalam UU ini antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (AS)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau