Riau Book-Juru bicara Presiden Filipina Ernesto Abella menyatakan pemerintah Filipina secara resmi mengundang Pelapor Hak Asasi Manusia PBB menginvestigasi ribuan kasus pembunuhan yang terjadi selama Presiden Rodrigo Duterte menjabat. "Istana [presiden] telah mengirimkan undangan kepada Pelapor Khusus PBB Agnes Callamard dan sedang menunggu balasan," ujar Abella seperti dikutip AFP, Kamis (13/10). Sehari sebelumnya, Rabu (12/10) Abella menyatakan bahwa pemerintah Filipina meminta Callamard untuk turut melakukan pencarian fakta terkait kasus pembunuhan aparat hukum dan keamanan oleh para tersangka narkoba, "Sehingga Callamard bisa mendapatkan perspektif yang akurat terkait masalah narkoba di Filipina." Pemerintah Filipina awalnya sempat menolak Callamard saat dirinya sepakat menerima tantangan Duterte untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di Filipina. Callamard menyatakan akan berunding dengan Manila terkait kunjungan dan misi pencarian faktanya disana, termasuk meminta jaminan kebebasan bergerak dan keamanan dalam melakukan investigasi. Selama tiga bulan Duterte menjabat, ia dikenal tak segan membunuh para kriminal dan pengedar narkoba lewat misinya berperang melawan kejahatan. Berdasarkan data resmi, sejak Juli lalu sekitar 3.600 orang tewas terbunuh dalam operasi pemberantasan peredaran narkoba di Filipina. PBB, Uni Eropa, dan kelompok pegiat HAM internasional khawatir dan menduga Filipina telah melakukan pelanggaran HAM melalui pembunuhan massal di luar hukum itu. Duterte membantah tuduhan pelanggaran HAM, dan menyebutkan operasi perang melawan kejahatan dan narkoba merupakan urusan dalam negeri mereka. Terkenal bersikap kontroversial, Duterte bahkan menyebut Presiden Amerika serikat Barrack Obama sebagai "anak pelacur" dan Sekjen PBB Ban Ki-moon "bodoh" karena kritik-kritik yang dilontarkan kepada dirinya. September lalu, Duterte juga sempat menantang PBB, Uni Eropa, dan ahli-ahli HAM dunia untuk datang ke Filipina dan mengivestigasi langsung tuduhan pelanggaran HAM yang selama ini dilayangkan kepada dirinya. Duterte pun tak segan menantang Ban untuk berdebat dengan dirinya. Sementara itu, Komite PBB untuk urusan Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan keprihatinannya terkait perang melawan narkoba yang diusung Duterte ini. Komite PBB untuk urusan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatakan keprihatinan kebijakan Duterte ini dianggap menjadi legitimasi pemerintah untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM kepada para pengguna narkoba di negara itu. "Jumlah pembunuhan di luar hukum para tersangka narkoba meningkat dalam beberapa bulan terakhir, lingkungan miskin ikut terpengaruh secara tidak proporsional dalam proses ini," tutur Komite PBB itu.(ria/CNNI)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau