Riau Book - Untuk mengatasi banyaknya aksi peungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Rokan Hilir menemui DPRD Rohil, Rabu (12/9/2016).

Tambang pasir atau galian C yang selama ini menjadi sumber mata pencarian pengusaha dan masyarakat kerap kali menghadapi masalah pungli.

Mereka berharap kedepan, ada aturan yang jelas termasuk mengenai pajak yang harus dipenguhi. Sehingga proses kelangsungan usaha yang mereka geluti dapat berjalan dengan baik.

" Kami sering didatangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Intinya masalahnya adalah uang, kalau kami harus bayar pajak itu jelas untuk PAD tapi kalau ada pungutan yang tidak jelas itu sangat disayangkan," kata Ketua APRI Rohil, Anirzam.

Dibentuknya Aosiasi APRI adalah wadah bagi mereka untuk secara bersama-sama menghadapi berbagai persoalan yang ada.

Kedepan mereka berharap, DPRD dapat memberikan solusi dan kebijakann agar persoalan semacam ini tidak terulang dikemudian hari.

" Jangan ada lagi pungli, mengenai kewajiban tentang perizinan kami harapkan DPRD dapat memberikan fasilitasi baik tingkat kabupatan maupun Provinsi," sambung. (Zmi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau