Riau Book - Komandan Komando Resort Militer (Korem) 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi mengaku sudah dua periode merasakan tanggung jawab untuk mengurangi kepedihan masyarakat yang menjadi korban asap kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Berbagai upaya terus dilakukan, sesuai dengan perintah Panglima dan Presiden bahwa tahun ini harus dilakukan pencegahan yang tentunya lebih hemat dan ekonomis dibanding tindakan pemadaman," kata Brigjen Nurendi kepada pers yang menemui di Makorem 031/Wirabima di Pekanbaru, Rabu (12/10/2016).

Ia katakan, setiap tahun pihaknya selaku Komandan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di Riau melakukan evaluasi terkait kebakaran lahan.

Juga kata dia, dibuat program, rencana kontigensi, pemetaan wilayah dan kondisi cuaca, kemudian dibuat konsep penanganan karlahut, tapi titik berat ada pada upaya pencegahan.

"Dalam upauya pencegahan ini, saya terus melakukan evaluasi sejak 2014, dan grafiknya menurun," kata Nurendi.

Danrem katakan, pihaknya bahkan terus menggelar rapat bersama tim satgas untuk menekan kasus kebakaran lahan, itu dilakukan intens dalam kurun waktu 3 tahun.

"Alhamdulillah, selama kurun tiga tahun terakhir grafik titik api terus menurun. Jika tahun 2014 ada 100 titik, tahun 2015 menjadi 30 titik. Artinya terjadi penekanan tingkat kebakaran lahan hingga 70 persen," katanya.

Ia jelaskan, tahun ini ditargetkan upaya pencegahan lebih maksimal, yakni mampu menekan angka titik kebakaran lahan dengan persentase yang tinggi, mencapai 80 persen tingkat keberhasilan.

Nurendi katakan lagi, berbagai upaya pencegahan karlahut dilaksanakan dengan membuat sejumlah program yang salah satunya dibebankan kepada Tenaga Pembina Desa (Gabinsa).

"Dibentuk Gabinsa yang terus merapat di tiap desa, kemudian juga ada peran kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tiap kabupaten dan kota," kata dia.

Program pencegahan karlahut lainnya adalah program desa bebas api, yang diperlombakan dengan hadiah berupa sarana senilai Rp100 juta, sarana yang dimaksud adalah perangkat untuk mengantisipasi karlahut.

Kata Nurendi, kebakaran lahan di Riau sudah berlangsung lebih dari 18 tahun, dan selama ini masyarakat hidup dengan asap, maka untuk men-zero-kan titik kebakaran lahan di Riau tidaklah mudah, semua pihak harus terlibat.

"Di Riau 60 persen gambut, jika terbakar tidak serta merta asapnya hilang. Apinya padam, tapi masih membara dan asap akan bertahan satu hingga dua pekan," katanya.

Makanya, demikian Nurendi, begitu diketahui terdapat titik kebakaran lahan di suatu wilayah, langsung diutus prajurit untuk melakukan upaya pemadaman, mereka bahkan harus membuka tenda dan tidur di sekitar lahan yang terbakar.

"Tujuannya apa, adalah untuk mengantisipasi jika kebakaran kembali terjadi di kawasan tersebut," katanya.

Penegakan Hukum

Bagaimana sistem penegakan hukum? Sebagai Dansatgas, Brigjen Nurendi menjelaskan upaya itu dilakukan dengan melibatkan Polri dan intelejen.

"Untuk penegakan hukum, tentu dimulai dengan sosialisasi ke masyarakat yang melibatkan semua pihak. Sosialisasi itu tentang bagaimana apa apa hukumannya jika melakukan pembakaran lahan," kata dia.

Sosialisasi hukum kata dia juga didukung oleh pemerintah daerah, Gubernur Riau juga sudah mengeluarkan banyak imbauan, termasuk Kapolda, bahwa membuka lahan itu tidak boleh dengan cara membakar.

Kemudian ketika terjadi kebakaran lahan atau hutan, lanjutnya, diterjunkan tim investigas yang akan melakukan peninjauan dan upaya penelitian.

Selanjutnya, kata dia, ada tindakan polisional, jika ada pelaku dan barang bukti, maka akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum.

"Tahun ini, kepolisian telah menetapkan sebanyak 74 orang sebagai tersangka pembakaran lahan. Harapan dalam penindakan hukum adalah, yang salah tetap salah dan yang benar harus benar," kata Nurendi. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau