Riau Book - Komisi C DPRD Riau coret usulan anggaran tambahan untuk LPTQ Riau. Karena, usulan sebesar Rp500 juta itu tanpa ada pengajuan terlebih dahulu disertai proposal. Anggaran ini dimasukan dalam RAPBD-P tahun 2016.

Terkuaknya hal ini, setelah Komisi C DPRD Riau menggelar hearing dengan instansi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, serta tim verifikasi Biro Kesra Setdaprov Riau, yang berlansung di ruang Komisi C. ini berjalan alot.

Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi C DPRD Riau, H Aherson dan didampingi sejumlah anggota dari komisi ini. Alot acara hearing, tampak ada anggaran Rp500 juta yang masuk ataupun dianggarkan untuk kegiatan LPTQ Riau, tanpa ada proposal.

"Bagaimana mungkin ini bisa kita sepakat jikalau proposalnya tidak ada masuk untuk dibahas. Sebab yang ada hanya rekomendasi tim verifikasi. Maka ini tidak bisa, kita bahas anggaran Rp500 juta yang merupa tambahan untuk di LPTQ Riau," ujarnya.

Kritikan ini disampaikan Husaimi Hamidi selaku anggota Komisi C DPRD Riau, Senin (10/10/16), di ruangan rapat yang dihadiri oleh Kepala BPKAD Riau Indrawati ini dan serta tim verikasi Biro Kesra Setdaprov Riau. Kata dia, semua ini tidak benar.

Politisi PPP ini memaparkan, jika tanpa cantumkan proposal, tentu itu merupakan anggaran siluman kalau sempat disetujui nantinya di RAPBD-P tahun 2016. Karena itu harus ada kejelasan terlebih dulu atau setidaknya ini disertai bentuk dari proposal.

"Karena, anggaran LPTQ Riau ini tidak ada proposal. Tapi masuk di dalam RAPBD-P tahun 2016. Hal itu jangan disepakati. Atau belum bisa dibahas. Karera, hanya ada rekomendasi tim verifikasi. Maka anggaran yang untuk LPTQ Riau dicoret," ujarnya.

Senada disampaikannya anggota Komisi C DPRD Riau lainnya. Hal ini diungkapkan Supriati, bahwasa pada prinsipnya Komisi C itu tidak mempermasalahkan hibah, selagi mengikuti mekanisme, dan sesuai persyaratan. Tetapi jangan seperti inilah dilakukan.

"Sebab, anggaran tersebut harus ada pertanggungjawaban. Karena itu, kami tidak setuju jikalau dana atau anggaran tambahanya pada LPTQ Riau ini disepakat masuk di dalam RAPBD-P tahun 2016. Hal ini, sudah tidak benar. Melanggar aturan," ujarnya.

Menyikap ini, Kepala BPKAD Riau Indrawati Nasution menyebutkan,

benar kalau proposal LPTQ Riau tersebut belum diajukan. Namun, ia menegaskan bahwasanya ada anggaran ini berawal masuk surat dari hasil rapat waktu lalu, dihadiri oleh Asisten I.

"Masuknya surat usulan ditambah dana Rp500 juta untul LPTQ Riau ini, setelah adanya rapat bersama Asisten I Setdapro Riau yang juga ketua LPTQ Riau. Makanya, bisa masuk itu dalam RAPBD-P tahun 2016. Namun dicoret, ya silakan," ujar Indrewati. (RB/rul)