Riau Book - Setiap pelaku usaha selalu mencari celah untuk dapat menguasai sumber daya alam yang berlimpah, termasuk cela ketika para pejabatnya gampang disuap dengan lembaran rupiah.

"Negara ini memang sudah tidak betul, jika sudah demikian pelaku usaha mana yang tidak akan memanfaatkan hal seperti ini, adalah pelaku usaha yang bodoh," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Riau (UIR) Edyanus Herman Halim kepada pers di Pekanbaru, Kamis (6/10/2016).

Apalagi, lanjut dia, adanya mafia-mafia migas, mereka yang mau disogok dan tentu akan sangat merugikan negara.

Pernyataan Edyanus menanggapi persoalan cost recovery Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) termasuk PT Chevron Pacific Indonesia yang selama 90 tahun dilaksanakan secara tertutup tanpa diketahui publik.

"Ini adalah kesalahan pemerintah," katanya lagi.

Jadi, demikian Edyanus, zaman dahulu ketika masa Presiden Soeharto, pejabat main golf saja di biayai lewat cost recovery.

"Dan yang mengawasi cost recovery itukan pemerintah,

Chevron dan KKKS lainnya mengusulkan ke pemerintah, dan yang menyetujui adalah pemerintah, Kementerian ESDM dan BP Migas (saat ini SKK Migas). Jika demikian siapa yang salah," katanya.

Sementara itu menurut penelusuran dan mengutip data resmi SKK Migas yang dirilis awal Januari 2016, rerata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sepanjang 2015 tercatat berada di angka US$51,21 per barel atau 85,4 persen dari asumsi APBNP yang dipatok di kisaran US$60 per barel.

Dengan realisasi tersebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas 2015 hanya menyentuh angka US$12,86 miliar atau 85,8 persen dibandingkan target PNBP migas tahun lalu yang ditargetkan mencapai US$14,99 miliar.

Kondisi tersebut miris, di saat penerimaan negara dari migas anjlok, biaya yang harus diganti pemerintah untuk eksplorasi dan produksi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) justru mencapai US$13,9 miliar, atau lebih besar US$1,04 miliar dari PNBP migas di tahun yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Edyanus menyatakan, penyebab minusnya pendapatan migas karena harga minyak dunia yang anjlok, terlebih beban operasi tak berkurang.

"Baru beberapa hari ini dolar menembus Rp12 ribu, sementara seluruh kebutuhan peralatan industri migas adalah impor sehingga cost-nya menjadi tinggi dan

pendapatan menjadi kecil bahkan minus," katanya.

Ia katakan, sebelumnya sudah sempat pemerintah dingatkan akan kondisi yang buruk pada industri migas, dan hal-hal demikian sudah diprediksi bakal terjadi.

"Dari dulu kami sudah meminta pemerintah untuk tidak lagi ketergantungan pada industri migas. Dari dulu kami juga sudah meminta untuk beralih ke industri kredibel, bukan lagi migas, yakni industri yang memang layak untuk dipasarkan," kata Edyanus.

Menurut dia, industri yang kredibel adalah industri yang mengikuti perkembangan.

"Masakan buat peniti saja kita tak pandai," katanya. (RB/fzr)