Riau Book- Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melihat ada potensi penghasilan lain yang bisa diperoleh selain dari Minyak dan gas (Miga) yakni wisata maritim.

"Empat sungai yang ada di Riau belum dimanfaatkan sengan baik sebagai alat trasnportasi alternatif yang bisa mendongkrak wisata maritim," kata Kepala BI Provinsi Riau, Ismet Inono, di Pekanbaru 23/9/16.

Karena itu sebut Ismet BI berupaya mendorong pemangku kepentingan di wilayah setempat untuk mulai mengembangkan wisata kemaritiman demi mendapatkan sumber perekonomian baru selain Migas (minyak dan gas).

Ismet menyebutkan BI berupaya melihat peluang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Riau yang baru yakni sektor kemaritiman belum tergarap. Dengan menggerakkan ekonomi sungai yang sudah dijalankan selama ini. Namun belum jadi konsentrasi bersama sehingga masih terbatas outputnya.

Padahal sebut dia sungai bisa jadi angkutan pariwisata, pangan bahkan industri, sehingga beban jalan berkurang.

"Manfaatkan dulu yang ada, misalkan dari Pekanbaru ke Siak, dibuka paket kunjungan wisata disambut di Istana Siak dengan pakaian Melayu lengkap dan sajian makanan khas. Atau jalur sungai Perawan ke Dumai, ini alternatif, dibuka saja dulu," sarannya.

Selain itu sebut Ismet pengembangan kemaritiman juga bisa menjadi jalur transportasi alternatif untuk mengurangi biaya beban pembangunan dan perawatan infrastruktur darat.

Misalkan ia mencontohkan selama ini struktur dan kontur jalan rata-rata di Riau cepat rusak akibat lahannya gambut. Ditambah lagi dengan tonase angkutan yang melintasi setiap harinya membuat biaya perawatan jalan cukup besar.

"Pengangkutan log kayu untuk pabrik kertas dan angkutan truk Crude Pal Oil (CPO) yang membebani jalan di Riau. Sehingga infrastruktur berat karena hanya mengandalkan darat membuat jalan cepat rusak," katanya menerangkan.

Sementara jika ini bisa dialihkan separuhnya melintas jalur air atau sungai pasti akan lebih hemat.

Itulah salah satu tujuan pertemuan ini membahas, membangun kepedulian untuk melihat bahwa semua pembangunan bukan hanya monopoli pemerintah, tetapi juga semua kalangan.

Bukan pemerintah tidak berbuat ini terlihat dari besaran APBN tiap tahunnya yang bertambah.

"Tetapi tetap dibutuhkan biaya yang lebih besar sehingga patner, pemangku kepentingan ikut terlibat," terangnya.

Ia bahkan menyarankan untuk memulai tidak perlu investasi besar dulu, namun bisa memanfaatkan yang ada saja dulu. Lalu secara lambat laun akan berkembang.