Riau Book - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau HM Wardan hadiri rapat koordinasi kesehatan jiwa dalam rangka Indragiri Hilir Bebas Pasung Tahun 2017, Senin (19/9/2016).

Kegiatan yang dipusatkan dilantai 5 kantor Bupati tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Setda Inhil, Asisten I, Dinas Instansi Terkait, Camat Tembilahan, serta diikuti 75 orang peserta Rakor yang dilaksanakan dimulai tanggal 19- September 2016.

Pada saat sambutan Bupati HM Wardan menyebutkan bahwa stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih banyak ditemukan di masyarakat. Stigma bisa membuat ODGJ tidak mendapat pelayanan yang seharusnya, karena ia merasa malu, atau bahkan ketika sudah sembuh pun, mereka merasa minder.

"Menghapus stigma menjadi salah satu strategi untuk mengatasi dan mencegah gangguan jiwa. Meski memang untuk masyarakat perkotaan kesadaran akan kesehatan jiwa sudah mulai terasa, sudah mulai tahu ketika merasa ada masalah dengan kejiwaannya, perlu segera dilakukan pemerikasaan serta tindakan," kata Wardan.

Dilingkungan masyarakat Inhil, lanjutnya, tidak jarang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diperlakukan kurang manusiawi oleh anggota keluarganya dan masyarakat dengan cara dikurung ataupun di Pasung, karena khawatir ODGJ dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

"Hal inilah yang secara bertahap akan kita hapuskan, karena pemasungan termasuk penelantaran dan tidak boleh terjadi, karena bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat HAM," ucapnya lagi.

Wardan menambahkan, di Kabupaten Indragiri Hilir, Jumlah temuan ODGJ mengalami peningkatan yaitu tahun 2014 berjumlah 312 orang, tahun 2015 berjumlah 460 orang, berdasarkan pendataan terbaru yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir jumlah itu meningkat menjadi 674 orang s/d September 2016. Peningkatan penderita sakit jiwa ini terjadi hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Indragiri Hilir.

"Dari 674 pasien ODGJ ini terdiri dari 478 orang laki-laki dan 196 perempuan. Jumlah pasung dari 2014 s/d September 2016 berjumlah 160 orang, 109 orang telah bebas pasung namun masih dalam pengawasan Puskesmas terdekat dan 11 orang meninggal dunia . Kasus pasung saat ini masih berjumlah 40 orang,"

Sesuai dengan Deklarasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2010, mengajak seluruh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Bebas Pasung lebih cepat dari target Nasional yakni tahun 2019.

Berdasarkan resolusi PBB 46/119 tahun 1991 tentang prinsip perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa, UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU No.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, dan Deklarasi Kemenkes RI tahun 2010 dengan temuan kasus Pasung di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Indragiri Hilir Bebas Pasung Tahun 2017. Untuk itu Saya harapkan kerjasama dari seluruh jajaran SKPD.

"Kepada masyarakat yang keluarganya masih dipasung, diharapkan juga kerjasamanya agar penderita mendapatkan penanganan, baik pengobatan, perawatan, maupun rujukan ke Rumah Sakit yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah,"

Terakhir Wardan mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyambut baik diadakannya Rapat Koordinasi sebagai media yang menghubungkan Dinas Kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait untuk secara bersama melakukan penanganan masalah kesehatan jiwa di Kabupaten Indragiri Hilir.

"Berbagai kendala yang dihadapi tentunya akan dapat dibahas secara bersama-sama dalam forum Rapat Koordinasi ini, sehingga perso'alan tersebut dapat dicarikan solusinya," tutupnya. (ADV/HUMAS).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau