Riau Book - Pejabat Pemerintahan Provinsi Riau, Ramli Walid memastikan diri untuk ikut bertarung di Pilkada Pekanbaru mendatang, namun sejauh ini dia belum menyatakan mundur sebagai ASN.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Riau belum mengambil sikap terkait adanya aparatur sipil negara yang bersaing dalam pesta demokrasi. Pasalnya, untuk hal tersebut BKP2D mengikuti aturan tentang kepegawaian.

Kepala BKP2D Riau, Asrizal menegaska Ramli sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Riau. Ketika nantinya yang bersangkutan mendaftar di KPU, baru proses lanjutan akan ditempuh.

"Jadi seandainya ia benar mendaftarkan diri, pada saat itulah kita akan menunggu penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) BPPD Riau. Kalau sekarang ini kan masih belum," tuturnya.

Secara aturan tambahnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftarkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang harus menyerahkan surat pernyataan bersedia mundur dari jabatan negeri dan pegawai negeri. Hal itu dilalukan setelah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kemudian kita akan diberi waktu satu bulan setelah mendaftarkan diri ke KPU. Jadi tentunya secara kepegawaian berupaya pemberhentian ASN-nya memenuhi persyaratan yang berlaku," sambungnya lagi.

Selain itu terdapat dua cara pemberhentian PNS ini. Pertama, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja lebih dari 20 tahun dan telah berumur di atas 50 tahun yang bersangkutan dapat mengajukan pengunduran diri dengan pensiun dini.(RB/MC)