Riaubook - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa terkait surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus perusahaan terkait kebakaran lahan dan hutan bukan hanya terjadi di Riau.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016). 

"Ada banyak yang diproses hukum. Dari 200 di 2015, hampir semua sudah diproses hukum. Sebagian besar sudah P21," ujar Kapolri Jenderal Tito.

Dijelaskan Tito, terdapat 15 kasus perusahaan terkait kebakaran hutan di Riau terus berjalan alias tidak dihentikan bersamaan. Proses SP3 tersebut, lanjut Tito, dalam kurun waktu Januari-Mei 2016.  "Kami klarifikasi bukan dihentikan serentak apalagi baru baru ini. Itu dihentikan mulai Januari," terang Tito.

Lebih rinci Tiro menjelaskan alasan kenapa SP3 dikeluarkan. Salah satunya adalah dikarenakan lahan terbakar di luar peta kerja perusahaan 

"Jadi lahan ini di lingkungan perusahaan tapi masih banyak masyarakat yang tinggal di peta itu. Kebakaran ini terjadi di daerah yang dikuasai masyarakat," jelasnya.

Selain itu, kata Tito, yang menjadi alasan SP3 terkait hal itu juga karena perusahaan sudah melakukan kebijakan AMDAL. Dengan begitu izin pembukaan lahan sudah dicabut oleh pemerintah, dan lahan yang terbakar dinyatakan bukan jadi tanggung jawab perusahaan tersebut. 

"Rata-rata begitu, dari luar lalu masuk ke perusahaan," terang Tito. OJIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau