.

Riau Book- 300 tenaga honor kategori dua (K2) yang terdiri dari guru, penjaga sekolah, dan tenaga harian lepas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ini demo Pemerintah Kota protes atas kebijakan pemotongan gaji yang dilakukan.

"Kami berkumpul untuk mempertanyakan mengapa ada pengurangan gaji dari Rp2,1 juta menjadi Rp1,6 -1,7 juta," kata

Ketua Forum Komunikasi Tenaga Honorer K2 Kota Pekanbaru M Alamin di lantai III kantor walikota Rabu sore.

Mereka datang ke lantai III kantor walikota dan mau menghadap Sekretaris Daerah, karena kecewa dengan Pemko Pekanbaru akibat kebijakan pemotongan gaji.

"Ini menyakiti seluruh tenaga honor yang digaji melalui APBD," ujar M Alamin.

Ia menjelaskan kedatangan mereka juga mempertanyakan surat edaran dari Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer tertanggal 23 Juli 2016 mengenai adanya pengurangan gaji yang terhitung mulai bulan September.

Ditambahkan Alamin, pihaknya juga ingin meminta kejelasan mengenai pengurangan gaji tersebut. Apakah karena Pemko tidak ada uang lagi untuk mengaji atau apa. Sementara sebut dia tenaga honorer telah mengabdi puluhan bahkan belasan tahun untuk Pekanbaru.

"Kami minta sisa honerer K2 ini diangkat jadi PNS, bukan malah periuk nasi kami yang dikurangi!" katanya kesal.

�

Lebih jauh dikatakannya, mereka membawa beberapa tuntutan, di antaranya meminta penjelasan kepada Setko tentang surat edaran pengurangan gaji THL, lalu menuntut tenaga honorer yang mengabdi diatas 5 tahun wajib dibayarkan gaji� sesuai UMR, kemudian tenaga honorer K2 yang sudah masuk database di Kemenpan-RB wajib dipertahankan dan diperjuang diangkat PNS.

"Kami juga meminta Pemko harus mengusulkan kenaikan gaji setiap tahunnya dan Pemko mesti bijak dan adil mengambil keputusan ini karena surat edaran tersebut melanggar peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja," katanya menambahkan.

Usai berorasi di gang kantor lantai III, rombongan honorer yang protes menolak untuk difasilitasi oleh Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru Rizal.

Alasannya mereka bersikukuh ingin Sekko yang menjelaskan secara lansung.

"Kami ingin tetap Sekko yang menjelaskan. Semua menunggu hingga dua-tiga hari ke depan. Apabila tidak, maka hari Senin mendatang kami akan kembali datangi kantor Walikota," katanya.