Riau Book-Indikator Politik Indonesia menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai politik sebagai institusi politik yang paling tidak dipercaya menurut survei terbarunya. "Parpol dan DPR tidak pernah naik kelas tingkat kepercayaannya sejak 2002," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta, Ahad (14/8/2016).

DPR mendapatkan 53 persen kepercayaan publik sedangkan partai politik hanya 46 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka sebanyak 1.220 sampel responden yang dipilih secara acak dan telah memiliki hak pilih. Margin of error sekitar 2,9 persen.

Hasil survei itu dirilis pascakocok ulang kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Indikator Politik Indonesia mensurvei sisi kepercayaan sepuluh institusi politik.

Presiden dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan dua institusi yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan publik 89 dan 88 persen. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi justru berada di posisi ketiga dengan nilai 82 persen.

"Ada sedikit perubahan, KPK agak turun dibanding survei sebelumnya meskipun berada di tiga teratas," ujar Burhanuddin. Biasanya, dalam survei Indikator Politik, KPK berada di posisi pertama atau kedua.

Sedangkan Polri mendapat 73 persen, pegawai negeri 68 persen, pengadilan 64 persen, kejaksaan 61 persen dan DPD 54 persen.

Dikutip dari tempo.co, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan DPR dan Parpol terendah bukan hal yang mengejutkan. "Bukankah hasil yang sama sudah berkali-kali dirilis," ujarnya saat dihubungi.

Menurut Hendrawan hasil ini harus dijadikan tantangan bagi DPR dan parpol bahwa lembaga politik dipersepsi publik sebagai hulu semua permasalahan bangsa. Ia menuturkan hal ini juga indikasi bahwa masyarakat belum siap menerima liberalisasi di bidang politik.

Adapun politikus Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil berujar survei ini memiliki tendensi untuk menyudutkan DPR secara kelembagaan. "Kinerja belum maksimal kami akui, tapi kalau tidak dipercaya itu tak terbukti," kata dia.

Alasannya, bila DPR tidak dipercaya, maka tiap anggota DPR yang turun ke masyarakat akan ditolak oleh masyarakat.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani berujar partai politik dan anggota DPR dan DPRD harus menjadikan survei ini sebagai tantangan untuk memperbaikinya. "Bagi DPR, jauhkan diri dari praktik KKN, sedangkan Parpol tingkatkan transparansi dan akuntanbilitas tata kelola partai."(ria)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau