Riau Book - Sis, seorang PNS di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, diduga sebagai pelaku pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan senilai jutaan rupiah dikabarkan telah kabur.

"Dia (Sis) sudah berhenti sejak beberapa bulan belakangan," kata seorang rekan Sis yang dihubungi lewat telepon genggam, Sabtu (13/8/2016).

Dia mengatakan, Sis mundur dari PNS setelah akan dipindahkan tugas ke tingkat kelurahan di Pekanbaru.

"Sejak itu dia kemudian mengajukan surat berhenti atau pensiun muda. Sekarang banyak yang cari dia," kata petugas.

Sebelumnya sejumlah warga melaporkan adanya pungli dengan nilai fantastis dalam pengurusan dokumen kependudukan di Pekanbaru.

Jika sebelumnya Anila membayar biaya pengurusan KTP dan Kartu Keluarga (KK) senilai Rp1,5 juta, kali ini ada pengaduan dari warga Pekanbaru, Riau, lainnya yang menyatakan mengeluarkan biaya Rp2 Juta atau seharga patungan sapi kurban Idul Adha.

"Tapi setelah lebih tiga bulan, KTP, KK dan Akte Kelahiran anak saya belum juga siap," kata Azhar, warga Tenayan Raya, Pekanbaru, Sabtu (13/8/2016).

Azhar juga telah menyerahkan uang muda dalam pengurusan tiga jenis dokumen kependudukan tersebut senilai Rp500 ribu.

"Harga sama senilai patungan sapi kurban di sekitar tempat tinggal saya, pengurus Musallah meminta per orangnya Rp2 juta," katanya.

Berita Sebelumnya

Anila

Layaknya dokumen kependudukan adalah hak warga negara, namun berbeda dengan sistem pemerintahan di Pekanbaru, Riau, oknum pegawai dari kelurahan hingga kecamatan justru membebani masyarakat dengan biaya yang fantastis.

"Harga untuk satu dokumen sejuta, seperti KTP, kalau tambah KK (kartu keluarga) diskon jadi bayar Rp1,5 juta," kata Anila, warga Kelurahan Tangerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Sabtu (13/8/2016).

Ibu lima anak ini mengatakan, pengurusan KTP dan KK tersebut diserahkan ke seorang oknum pegawai di kecamatan yang meminta biaya awal pengurusan senilai Rp400 ribu.

Sisanya kata dia, akan dibayarkan setelah dokumen kependudukan selesai dikerjakan, kemudian untuk biaya lainnya bisa saja nambah.

"Kata pegawai itu tergantung permintaan pejabat di kejamatan, Pak Camat," katanya.

Namun dalam pengurusan yang disebut 'KTP Tembak' ini, demikian Anila, pengurus nantinya hanya akan menerima jenis KTP Siak atau KTP model lama.

"Bukan KTP elektronik, karena kalau mengurus KTP model baru ini biasanya wajib foto di tempat," katanya.

Pihak Kecamatan Tenayan Raya yang dikonfirmasi berkaitan dengan pungutan fantastis dalam pengurusan KTP belum bersedia memberikan jawaban.

Sementara itu, menurut penelusuran, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebenarnya telah mengratiskan pengurusan adminitrasi kependudukan, antara lain pengurusan akta kelahiran, KK dan KTP .

Dari informasi yang diterima, pengurusan dokumen kependudukan secara gratis ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau