Riau Book- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau tidak ketinggalan ikut melakukan sosialisasi Tax Amnesty (TA) bagi kalangan pengusaha di wilayah Kota Pekanbaru pada Selasa malam (9/8/16) di salah satu hotel di Pekanbaru.

Acara yang dihadiri oleh anggota DPR RI Jon Erizal selaku pembuat undang-undang no 11 tahun 2016 tersebut juga dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau Jatmika, Kepala BI Riau Ismet Inono, OJK M Nurdin Subandi, dan tamu undangan lainnya termasuk Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti.

Acara yang dipadukan dengan sosialisasi berthema "Sosialisasi otoritas jasa keuangan tax amnesty dan dampaknya bagi peningkatan sektor keuangan" diawali dengan makam malam.

Pemaparan singkat tentang UU no 11 2016 dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Jatnika.

Jatnika menjelaskan sudah hampir satu bulan tax amnesty berjalan, di Riau belum berhasil.

"Karena masih banyak wajib pajak dan pemegang harta kekayaan yang belum melapor, padahal kami sudah siapkan tim dan ruangan khusus

Petugas dilarang membawa hp, kamera agar rahasia orang-orang yang memanfaatkan tax amnesty terjamin," kata Jatnika.

Ia juga menjamin kerahasiaan wp yang ingin melapor tax amnesty karena sudah diatur sanksinya dalam UU tersebut.

"Siapapun yang membocorkan kena pidana 5 tahun, bukan hanya DJP tetapi semua," tegasnya.

Ditempat yang sama anggota DPR RI

Jon Erizal berkesempatan memberikan pendapat untuk penerapan TA yang cuma berlaku sembilan bulan ini perlu gencar disosialisasi kepada masyarakat.

"OjK harus gencar karena masih banyak penduduk Riau yang kini belum menyimpan uang tersebut ke bank," katanya.

Walau sasaran utamanya repatriasi yakni menarik kembali uang mereka dari luar negeri kembali kenegaranya. Namun masyarakat awam juga perlu tahu, termasuk para petani sawit yang tinggal diperkebunan yang tidak menyimpan uang di bank.

Jon Erizal juga menambahkan, kesiapan dunia perbankan dan OJK sangat perlu dalam memberikan kelonggaran bagi produk perbankan yang idenya mampu menarik pemilik dana.

"TA ini diharapkan mampu menarik minimal dana masyarakat yang ada diluar negeri, kalau diperkirakan ada sekitar Rp6.000 triliun dan bisa masuk Rp1.000 triliun maka suku bunga bank akan turun, ekonomi akan membaik," katanya menambahkan.