RiauBook - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khairon mengatakan sebaiknya pemerintah mengkaji dan mendalami masalah kenapa dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan (SP3) oleh Polda Riau terhadap terhadap 15 perusahaan terduga pembakar lahan dan hutan (Karhalut) di provinsi tersebut.

Pasalnya, Polda Riau telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (SP3) pada Januari 2016 terhadap 15 perusahaan terduga pembakar lahan dan hutan di provinsi tersebut, namun baru terungkap pada Juli 2016.

"Pertaman harus kita dalami, karena bagaimanapun indikasi kebakaran hutan dan lahan ini kan ada keterlibatan korporasi, nah ini kan masalahnya persoalan lokus, lokus mulai titik kebakaran itu diluar dari pengelolaan perkebunanya," jelas Herman, Jakarta, Selasa (26/7/2016)

"Ini yang saya kira harus didalami, dan pemerintah harus melakukan pendalaman terhadap keputusan SP3 ini," sambung dia.

Menurut politisi Demokrat ini, hal itu penting guna dijadikan dasar untuk menjelaskan masyarakat luas kenapa perlu dikeluarkanya SP3. Sehingga, lanjut Herman, penegakan hukum tetap terjaga dengan baik.

"Sehingga penegakan hukum terhadap orang pembakaran baik hutan maupun lahan ini juga dapat ditegakan. Ini menurut pandangan saya," tegas Herman Khairon.

Tak hanya itu, Herman pun mengaku jika pihaknya (komisi IV DPR) juga berencana akan memanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan perihal dikeluarkanya SP3.

"Dan kami pun akan mengundang dan mendalami apa yang sebenarnya terjadi dengan keputusan SP3 ini," pungkas Herman Khairon. OJIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau