RiauBook - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khairon mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak kepolisian terkait dikeluarkanya Surat Perintah Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Riau terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhalut).

Menurutnya, Komisi IV DPR akan mendalami dan ingin meminta keterangan mengetahui kenapa dikeluarkannya putusan SP3 oleh Polda Riau terhadap 15 perusahaan terduga pembakar hutan dan lahan di provinsi tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Riau Brigjen Dolly Bambang Hermawan mengeluarkan SP3 pada Januari 2016, namun baru terungkap pada Juli 2016.

"Kami pun akan mengundang dan mendalami apa yang sebenarnya terjadi dengan keputusan SP3 ini (pihak kepolisian)," ujar Herman Khairon kepada RiauBook, Jakarta, Selasa (26/7/2016)

Selain itu, Herman Khairon menilai, pihak pemerintah perlu juga aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut demi tegaknya penegakan hukum.

"Pertaman harus kita dalami, karena bagaimanapun indikasi kebakaran hutan dan lahan ini kan ada keterlibatan korporasi, nah ini kan masalahnya persoalan lokus, lokus mulai titik kebakaran itu diluar dari pengelolaan perkebunanya," terang dia.

"Ini yang saya kira harus didalami, dan pemerintah harus melakukan pendalaman terhadap keputusan SP3 ini. Sehingga penegakan hukum terhadap orang pembakaran baik hutan maupun lahan ini juga dapat ditegakan. Ini menurut pandangan saya yang harus dilakukan," tambah Herman yang juga politisi Partai Demokrat. OJIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau