Riau Book - Dalam minggu ini Riau dihebohkan dengan informasi penerbitan surat perintah penghentian penyidikan terhadap 15 korporasi yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla pada tahun 2015.

Adapun ke 15 Korporasi tersebut adalah PT Bina Duta Laksanan ( HTI ), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutan Solo Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Dexster Perkasa Industri (HTI) lalu, PT Siak Raya Timber (HTI), PT Sumatra Riang Lestari (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira ( Perkebunan ), PT Alam Sari Lestari ( Perkebunan ) dan PT Riau Jaya Utama.

Penerbitan SP3 ini jelas bertentangan dengan intruksi Presiden terkait penekanan mengoperasionalkan penegak hukum secara maksimal guna mencegah karhutla yang berdampak asap di Provinsi Riau.

"Berangkat dari gagal paham Polda Riau terhadap instruksi Presiden, Kami bersepakat menyerukan perlawanan dengan membentuk Satgas Rakyat Riau tolak SP3, dan segera SP3 di cabut," ujar Fandi Rahman dari inisiator Satgas dari WALAHI Riau, Senin (25/7/2016).

Untuk memulai perlawanan, Satgas mengawali tugasnya dengan melakukan aksi dimulai dari Pustaka Wilayah sampai depan Kantor Polda Riau. Dalam orasinya menolak SP3. "SP3 jelas menciderai keadilan rakyat Riau, apabila SP3 tidak segera dicabut, sudah sewajarnya Kapolda Riau dicopot, terlebih SP3 tidak mencerminkan intruksi Presiden," Tambah Rudi Royman korlap aksi dari GMKI.

Dengan sekema penegakan hukum yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat dan lingkungan hidup, tidak akan melahirkan efek jera pada korporasi - korporasi pembakaran lahan dan akan berdampak berbanding terbalik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Satgas yang terdiri dari belasan Organisasi masyarakat sipil ini akan terus bekerja memastikan SP3 segera dicabut dan mendesak pergantian Kapolda Riau, apabila tidak juga terlaksana berarti tidak mematuhi intruksi Presiden.