Kabar tentang di keluarkannya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) oleh Polda Riau terhadap 15 Perusahaan yang di duga sebagai pelaku yang terlibat pembakaran lahan pada tahun 2011 yang lalu memang mengejutkan banyak pihak.

Menanggapi hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau melayangkan protes keras.

"Menurut saya ini merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yang mana kabut asap yang di timbulkan melalui kebakaran Hutan dan Lahan ini berdampak langsung kepada masyarakat Riau, dan bahkan hampir puluhan ribu ketika itu yang terkena penyakit pernafasan. Dan jelas siapaun yang membakar hutan wajib di hukum sesuai Konstitusi Negara ini," ujar Abdul Khair, ketua BEM Unri yang juga sekaligus Koordinator Wilayah BEM Seluruh Indonesia Sumatra Bagian tengah (Sumbagut).

Ditambahkan Abdul Khair, aparat kepolisian sudah tidak memihak kepada Hukum dan Kebenaran. BEM Universitas Riau menuntut Kapolda Riau agar di hentikan dari Jabatannya karena menghentikan perkara Karhutla yang menyeret perusahan-perusahan besar HTI di Riau.

Selain itu Mentri Sosial Politik BEM Universitas Riau, Aditya Putra ketika di konfirmasi Riaubook.com juga menyampaikan kekecewaan nya mengenai pengeluaran SP 3 oleh Polda Riau,

"Saya sangat kecewa terhadap kinerja Polda Riau yang langsung saja menerbitkan SP 3 masalah kebakaran Hutan dan Lahan di Riau yang menyeret Perusahan-Perusahan HTI yang cukup ternama di Riau. Padahal Kapolda baru saja di ganti, tentunya dengan pergantian Kapolda baru bisa menyeret para tersangka pembakar hutan dan lahan Riau, terutama para Perusahan-perusahan. Namun malah sebaliknya, dan bahkan menurut saya ini adalah Kapolda dengan prestasi terburuk," kata Aditya, di Pekanbaru, Kamis (21/7/2016).

Sementara itu saat ditanyakan apakah dari BEM Universitas Riau akan ada gerakan untuk SP 3 ini, Adit menyebutkan akan membuat kajian dan berdiskusi dengan para aktivis senior dan aktivis lingkungan Hidup laiinya untuk membahas SP 3 ini. (RB/yp)