Riau Book - Sebanyak 15 perusahaan sebelumnya sempat dianggap sebagai 'biang' dari kasus-kasus kebakarabn lahan dan hutan di Riau, berdampak pada polusi asap yang luar biasa.

Namun Polda Riau justru menutup kasus tersebut dengan alasan bukti-bukti yang kurang lengkap.

Sebanyak 15 perusahaan yang sebagian adalah anak perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Sinarmas Grup (APRIL) yakni; PT Bina Duta Laksamana (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), PT Sumatera Riang Lestari (HTI) dan PT Bukit Raya Pelalawan (HTI).

Selanjutnya, PT Hutani Sola Lestari (HTI), KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), PT PAN United (HTI) dan PT Riau Jaya Utama (Perkebunan).

Baca Berita Terkait:

Penyelidikan 15 Perusahaan Bakar Lahan Sampai Staf Presiden, Hasilnya Nol Besar

Ini Alasan Polda Riau Tutup Kasus 15 Perusahaan Diduga Bakar Lahan

Adanya SP3 ini diketahui setelah Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menggelar konferensi pers dan menyebut ada 11 perusahaan yang kasusnya dihentikan. Polda Riau membenarkan hal itu sambil mengoreksi jumlah perusahaan yang di-SP3.

Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah menyebut SP3 ini sebagai bukti tidak ada niat baik dari penegak hukum untuk menjalankan Instruksi Presiden Joko Widodo terhadap pembakar lahan.

"Presiden sudah menginstruksikan agar pembakar lahan dihukum dan diusut secara tuntas," kata Woro.

Di samping itu, adanya SP3 ini, kata Woro, sebagai bentuk ketidakadilan penegak hukum terhadap ribuan warga Riau yang menderita karena bencana asap pada tahun lalu, di mana lima di antaranya meninggal karena asap.

"Di mana letak keadilan bagi 91 ribu korban bencana asap tahun lalu?" demikian Woro. (RB/lp6)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau