Riau Book - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengevaluasi kinerja Kapolda Riau Brigjen Supriyanto terkait penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atas 18 korporasi tahun 2015.

Ini dikatakan oleh Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari, di Karambia Cafe & Hang Out.

"Sebab Polda Riau telah menerbitkan Surat Penghentian Penyelidikan/Penyidikan Perkara (SP3) terhadap 11 dari 18 perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan tahun 2015," kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari.

Hasil investasi Jikalahari sepanjang tahun 2016 menemukan 11 korporasi dihentikan perkaranya (SP3), 2 perusahaan proses sidik dan 2 perusahaan P21. Pada September 2015 saat polusi asap karhutla melanda Riau, Polda Riau bergerak cepat dengan menangkap 18 perusahaan, 11 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), 7 perusahaan sawit.

Sebelas perusahaan yang dihentikan perkaranya oleh Polda Riau yaitu PT. Bumi Daya Laksana, PT. Siak Raya Timber, PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, PT. Hutani Sola Lestari, PT. Bukit Raya Pelalawan dan KUD Bina Jaya Langgam (HTI) dan perusahaan sawit PT. Pan United, PT. Riau Jaya Utama, PT. Alam Lestari, PT. Parawira dan PT. Langgam Inti Hibrindo.

Menurut Woro Supartinah, penghentian 11 perkara karhutla korporasi ini oleh Kapolda Riau telah melanggar instruksi Presiden Jokowi.

Pertama Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015. Dalam Inpres itu disebutkan salah satunya Polri harus meningkatkan keterbukaan proses penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat.

"Polda Riau tidak melaksanakan aksi keterbukaan proses penegakan hukum kepada masyarakat Riau. Dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada masyarakat luas tidak pernah disampaikan oleh Polda Riau termasuk perkembangan penanganan perkara 11 perusahaan terlibat karhutla," kata Woro Supartinah.

Kedua Instruksi 18 Januari 2016 saat Presiden taja Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2016 di Istana Negara. Salah satu isinya penegakan hukum, Jokowi menginstruksikan langkah tegas terhadap pembakar hutan dan lahan, baik administrasi, pidana maupun perdata.

Jikalahari juga mendesak Jenderal Pol Tito Karnavian sesuai instruksi Presiden saat pelantikan Kapolri pada 13 Juli 2016 untuk melakukan reformasi menyeluruh ditubuh Polri, sehingga membentuk karakter personil Polri yang berintegritas dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan memberantas mafia hukum.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau