Riau Book - Bupati Inhil diwakili Asisten II Setda Inhil, Drs. Rudiansyah yang di dampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Kabid Perdagangan (Disperindag) Inhil hadiri pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Permasalahan Expor dan Impor (Rencana PengaturanTata Niaga Ekpor Kelapa Bulat) di salah satu Hotel di Pekanbaru.

Kegiatan tersebut turut di hadiri Ketua, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Inhil serta Anggota, dan salah seorang Eksportir Kelapa yang ada di Inhil H.Sudirman serta Ikatan Petani Kepala Rakyat (IKPR) Inhil, M.Nasir, Rabu (13/7/2016).

Kegiatan FGD yang di laksanakan selama 1 hari tersebut di taja oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri-Kementrian Perdagangan RI, di buka oleh Kadisperindag Provinsi Riau, dengan mengundang Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Inhil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dalam sambutan mengatakan, di laksanakannya FGD ini dalam rangka mengsinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai harga kelapa yang selama ini di mainkan oleh pelaku usaha atau pembeli-pemmbeli kelapa.

"Kita berharap, dengan FGD ini semoga dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk petani kelapa kita yang ada di Provinsi Riau," ucapnya.

Sementara itu Asisten II Setda Inhil saat menghadiri FGD menyampaikan, kondisi kepala yang ada di Daerah Kabupaten Inhil saat ini sudah sangat jauh dari harapan, dimana pada tahun tahun 70-an merupakan primadona bagi masyarakat Inhil selain itu di pengaruhi juga harga kelapa yang saat ini sudah sangat murah di Daerah Kabupaten Inhil.

"Sehingga masyarakat kita tidak bisa melakukan perawatan terhadap kelapa dan lahan mereka yang saat ini sudah mendapat ancaman hama dan abrasi air laut," ulasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan pada FGD ini juga menyampaikan, sesuai kenyataan di lapangan harus memperhatikan turunan kelapa itu sendiri sehingga nilai tambah bagi masyarakat Petani Kelapa di Inhil.

Di samping itu, lanjut Edi Gunawan, petani kelapa saat ini butuh harga kelapa yang memadai dan uang untuk melakukan peremajaan kelapa.

"Maka dari itu di harapkan kepada Pemerintah Pusat untuk bisa mengatur regulasi harga kelapa," harap Edi Gunawan.

Untuk diketahui kegiatan tersebut menghadirkan narasumber 2 orang dari Kementrian Perdagangan RI dan 2 orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil.

(ADV/HUMAS)