Riau Book - Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Central Pekanbaru, Senin (27/06/2016).

Dalam pemaparannya Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri Bakir Al Afif Haq mengatakan dalam penyusunan anggaran Pemerintah Daerah harus mendahulukan urusan wajib pemerintah, kemudian setelah urusan wajib sudah dipenuhi baru ke urusan pilihan.

Urusan wajib Pemerintah Daerah ada 32 urusan, termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan.

Dia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk bisa menggesa pengesahan APBD. Selama ini Riau selalu molor dalam mengesahkan APBD.

Seharusnya pengesahan APBD paling lambat sudah selesai dibulan Oktober, sehingga kegiatan bisa lebih cepat dijalankan.

Sementara itu Gubernur Riau dalam sambutannya berharap SKPD dan DPRD dalam penyusunan APBD mampu bersinergi dan bekerjasama yang baik dan tidak menutup-nutupi sesuatu hal apapun.

Selain Gubernur Riau dan Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri, hadir juga para Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Riau serta Perwakilan Pemerintah Daerah kab/kota di Riau.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau