Riau Book- Kadisnakertrans Pelalawan Drs H Nasri Fisda menegaskan, keterlambatan perusahaan dalam menyerahkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan bisa diberikan sanksi tegas, apalagi bagi perusahaan yang tidak menyerahkan hak karyawannya.

Ini jelas telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Peraturan Mentri No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

" Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2016 ini, bagi pengusaha yang terlambat membayarkan THR ini, maka akan dikenai sanksi denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha yakni 7 hari sebelum pelaskanaan hari raya Idul Fitri," kata Nasri, Minggu (26/6/16).

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2016 pasal 3, besarnya THR disesuaikan dengan massa kerja karyawan atau buruh, atau pekerja tersebut. Seperti, pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah.

"Dan pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah," tuturnya.

Nasri menambahkan bahwa untuk wilayah Kabupaten Pelalawan, belum ada laporan resmi yang diteria terkait permasalahan penyalurah THR oleh perusahaan. Ini menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan kewajban mereka sesuai dengan ketentuan. Meski demikian layanan pengaduan akan terus dilakukan hingga dul Fitri. Demikian pula dengan pengawasan tim dilpangan. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau