Riau Book - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk membeberkan hasil audit investigatif pembelian sebagian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras kepada publik, demikian Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan.

"BPK buka saja hasil audit semuanya, investigasi juga. Gelar perkara saja ke publik, biar lihat nanti masyarakat yang menilai," ujar Fadli pada sebuah acara diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Pasalnya, lanjut dia, saat ini kredibilitas BPK tengah dipertaruhkan. Seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada unsur pidana maupun niat jahat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam membeli sebagian lahan RS Sumber Waras.

Sedangkan berdasarkan hasil audit BPK, pembelian lahan RS Sumber Waras terindikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar pada APBD Perubahan 2014.

"Kalau BPK enggak mau uji publik, ya bubarin saja BPK. Ini kredibilitasnya sedang dipertaruhkan sebuah lembaga bernama KPK dan saya masih yakin audit BPK tepat, BPK juga langsung lihat ke lokasi," kata Fadli.

Pada kesempatan yang sama, Ahli Hukum Teman Ahok Andi P Syafrani menjelaskan, dari sejak awal pembelian lahan RS Sumber Waras tidak ditemukan unsur pidana. Sehingga dia mempertanyakan hasil audit BPK RI tersebut.

"Ukuran kebenaran ada pada dasar hukum yang dipakai. Kalau tidak sesuai ya tentu hasil analisanya tak bisa dipakai juga dong," kata Andi.

"Dan hasil audit BPK itu tak dapat dipakai. Misalnya ketika auditor diminta mengaudit keuangan di tahun 2005, dia pakai sistem akuntansi tahun lama, padahal sistemnya telah berubah. Tentu audit itu tak bisa dipakai," tambah Andi. (RB/kpc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai |