RIAU BOOK- H Zubiarsyah MS SH Wakil Ketua Komisi A DPRD Kepulauan Meranti, meminta kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kepulauan Meranti agar dapat memantau dan memastikan agar seluruh tenaga kerja yang bekerja di bawah naungan perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Meranti mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tempat waktu, sehingga seluruh tenaga kerja tersebut bisa mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jangan sampai ada tenaga kerja yang tidak mendapatkan THR Idul Fitri. Karena ini menjadi kewajiban perusahaan," sebutnya, Jumat (17/6).

Politisi PBB tersebut menginginkan setelah pihak Disosnakertrans menyurati seluruh perusahaan, kemudian dipastikan dan dipantau bahwa THR benar-benar dibayarkan.

"Ini perlu kita wanti-wanti dari saat ini. Terkadang perusahaan sering melakukan kecurangan dengan ketidaktahuan tenaga kerja," ingatnya.

Zubiarsyah mengharapkan juga kepada Disosnakertrans dapat mensosialisasikan Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang kewajiban perusahaan membayar THR hari raya agama kepada seluruh tenaga kerja, sehingga tenaga kerja benar-benar mengetahui haknya tersebut.

"Kalau tenaga kerja tak tahu tentang dasar hukum atas haknya, tentunya akan mudah dibohongi oleh perusahaan. Makanya kita ingin persoalan ini dapat diawasi secara serius. Sebab menyangkut hak dari tenaga kerja itu sendiri dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya," tegasnya.

Menyikapi hal itu, Kabid Tenaga Kerja, Syarifudin Y Kai mengaku bahwa pihaknya menyurati sebanyak 150 perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Meranti untuk segera membayarkan THR kepada tenaga kerja masing-masing. Karena hal itu menjadi kewajiban dari perusahaan itu sendiri.

Menurutnya THR tersebut berlaku bagi seluruh pekerja menjelang hari raya masing-masing-masing pekerja. Pekerja yang berhak mendapatkan THR adalah tenaga kerja yang sudah bekerja minimal setahun atau 12 bulan.

"Jika dilakukan pemutusan kontrak kerja dengan pekerja selama 30 hari sebelum hari raya keagamaan maka THR wajib dibayarkan kepada pekerja tersebut," ujarnya.

Sementara perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada pekerjanya akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang akan diterima pekerja. Besaran THR sendiri adalah satu bulan gaji pokok pekerja.

"Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR akan dikenakan sanksi administratif sesuai undang-undang yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sampai kepada pembekuan kegiatan usaha," tegas Syarifudin.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau