RIAU BOOK- Upaya percepatan pemulihan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil (GSK) terus dilakukan oleh Pemkab. Dalam rapat sinkronisasi penyelenggaraan pemkab, di Hotel Grand Central Pekanbaru, Rabu (14/6) malam, dibahas persiapan rencana aksi operasi pemulihan keamanan dan penegakan hukum di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi mengatakan, sat ini, terdapat ribuan hektare kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. Kawasan ini terbagi di dua kabupaten; Siak dan Bengkalis. Namun, kerusakan yang lebih banyak berada di Siak dari Bengkalis. Perambahan kawasan tersebut diketahui oleh masyarakat pendatang dan dijadikan perkebunan sawit.

Dalam pemulihan dan penegakan hukum di kawasan cagar biosfer, Pemkab tentunya melibatkan berbagai pihak terkait akan mengeluarkan seluruh masyarakat yang telah bermukim di dalam kawasan hutan.

''Kita akan keluarkan mereka, dan pulihkan kawasan tersebut," sebut dia.

Kata dia, ribuan hektare yang telah dijarah warga pendatang ini dijadikan perkebunan sawit. Perkebunan sawit tersebut dinilai ilegal. Seluruh perkebunan sawit akan dimusnahkan. Masyarakat akan kita pulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Operasi ini akan dilaksanakan segera setelah seluruh tim mempersiapkan segala sesuatunya.

Kapolres Siak AKBP Restika Pardamean Nainggolan menambahkan, siap untuk melakukan operasi penegakan hukum di kawasan cagar biosfer.

"Kami telah melakukan inventarisir di lokasi. Hanya saja dalam melakukan pemulihan nanti disiapkan perangkat pendukungnya," kata dia.

Restika menjelaskan, selain ada ratusan rumah di kawasan cagar biosfer, masyarakat perambah hutan juga membangun fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah.

"Untuk rumah ibadah dan sekolah, nantinya kita minta masyarakat untuk membongkarnya sendiri. Sedangkan untuk perkebunan sawitnya, akan kita musnahkan," kata Restika.

Data di lapangan, hambatan yang akan dihadapi, kata Restika, bahwa menuju akses ke cagar biosfer hanya ada dua jembatan. Jembatan tersebut harus dipersiapkan secara matang untuk jalur pergeeseran pasukan serta membawa alat berat.

"Jika jembatan ini tidak dipersiapkan, nanti malah kita terjebak di dalam hutan tak bisa keluar,'' kata dia.

Staf Khusus Kemen LHK Hanni Adiyati menambahkan, dalam rencana aksi ini, pihaknya berkomitmen betul. Karena ini menyangkut dengan evakuasi warga, ia akan terlebih dahulu berdiskusi bersama Komnas HAM. Agar jangan kirananya nanti menuding pemerintah melanggar HAM sat aksi berlnagsung nanti. "Saya pikir, tinggal memantapkan saja lagi,'' kata dia.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau