Riau Book - Kota Dumai berpeluang besar untuk membuka sendiri bandar udara dalam rangka penyediaan pelayanan transportasi udara komersil karena dibanding daerah lain di wilayah pesisir Riau, Dumai masuk dalam rencana sistem transportasi nasional (Sistranas).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Bambang Sumantri menyatakan bahwa peluang ini merupakan kesempatan emas dari Kementerian Perhubungan RI, dan Dumai akan memanfaatkan pendirian bandara sendiri serta siap melepaskan hak kelola bandara Pinang Kampai.

Hak kelola bandara Pinang Kampai diketahui akan berakhir masa pinjam pakai dari PT Pertamina pada 2018 mendatang. "Dumai siap membuka bandara sendiri dan siap melepaskan bandara Pinang Kampai yang sulit dikembangkan karena terganjal hak kelola sistem pinjam pakai dari Pertamina," kata Bambang beberapa waktu lalu.

Kadishub Dumai

Rencana sistem transportasi nasional di Kota Dumai juga untuk mendukung sukses sejumlah rencana proyek nasional mewujudkan program poros maritim Indonesia, seperti pembangunan rel kereta api Sumatera dan Ruas Jalan Tol Dumai-Pekanbaru.

Meski sudah ada sinyal baik dari pusat, namun pemerintah daerah mesti bekerja keras lagi karena Kemenhub minta agar disiapkan lahan yang tepat untuk pembangunan bandara tersebut, dan akan direncanakan berlokasi di Kecamatan Medang Kampai.

Meski rencana ini tidak mudah dan membutuhkan proses panjang, namun dia bersyukur Dumai sudah mendapat sinyal baik dari pusat untuk mengembangkan sendiri bandara demi kepentingan masyarakat umum.

Pembukaan bandara ini, lanjut dia, murni untuk pelayanan pemerintah dalam penyediaan fasilitas transportasi massal udara dan bakal strategis, karena berada di daerah dengan rute penerbangan dekat ke beberapa provinsi lain.

Bandara Dumai

Dishub optimis jika lahan tersedia maka pendirian bandara akan mendapat dukungan dana provinsi dan pusat, ditambah lagi kemudahan melakukan upaya pengembangan karena milik pemerintah.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandara Pinang Kampai Dumai Catur Hargowo menyebutkan, sejak 2012 hingga kini tidak pernah dapat bantuan atau "suntikan" dana dari pemerintah pusat akibat status hak pinjam pakai dari Pertamina.

Bandara PK Dumai terakhir mendapatkan dukungan pendanaan dari Kementerian Perhubungan RI pada 2011 sebesar Rp34 miliar untuk peningkatan fasilitas keselamatan dan peralatan navigasi udara.

"Sejak 2012 kita tidak lagi mendapatkan suntikan dana dari pusat untuk pengembangan karena status bandara yang dikelola pemerintah daerah hanya pinjam pakai," katanya belum lama ini.

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan setempat terus memperjuangkan hak pengelolaan penuh bandara Pinang Kampai melalui lobi ke pusat karena pada 2018 status pinjam pakai akan berakhir dari PT Pertamina.

Dinas Perhubungan sebelumnya terus melakukan berbagai upaya melobi Kementerian Perhubungan, Keuangan, ESDM dan Polhukam agar bandara PK bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Upaya ini untuk merebut hak kewenangan mengelola bandara sebelum berakhir status pinjam pakai dari Pertamina untuk kepentingan sarana transportasi udara bagi masyarakat umum.

Apabila pemerintah daerah tidak berupaya mengambil hak pengelolaan bandara ini maka dikuatirkan tidak bisa melakukan pengembangan dan memberikan pelayanan optimal terhadap moda transportasi umum udara itu.

Selama pengelolaan bandara dengan status hak pinjam pakai dari Pertamina, Pemkot Dumai terus mengalokasikan dana operasional ratusan juta rupiah demi kepentingan masyarakat umum, namun tidak bisa melakukan pengembangan.

"Status hak pinjam pakai membuat kita terkendala melakukan pengembangan seperti menambah panjang landasan pacu dan membuka penerbangan pesawat boeing, karena itu diperlukan kewenangan penuh mengelola bandara tersebut," jelasnya.

Perjuangan merebut hak kelola penuh bandara yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu, diakui dia, sebelumnya juga dilakukan koordinasi dengan Pertamina Pusat, SKK Migas dan menjalani proses sertifikasi oleh tim Kemenhub RI.

Selama dikelola pemerintah daerah, otoritas bandara terus mengupayakan pelayanan penerbangan umum untuk masyarakat luas, namun hingga kini penerbangan baru bisa dilaksakan oleh pesawat jenis Fokker berkapasitas 100 penumpang.

"Proses perjuangan ini cukup panjang tapi kita akan terus berusaha agar pusat mau memberikan hak kelola bandara dan mendukung anggaran pembangunan sektor perhubungan di Dumai," harapnya.

Saat ini Bandara Dumai telah membuka pelayanan penerbangan carteran untuk karyawan dua perusahaan besar yaitu Pertamina dan Chevron dengan maskapai pesawat Pelita Air, kemudian Trans Nusa rute Dumai-Jakarta, Dumai-Batam untuk masyarakat umum. ***(Advertoral Dishub Dumai)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau