RIAU BOOK- Ada 4.574 honorer di Kabupaten Meranti dengan menelan anggaran APBD Rp120 miliar setiap tahunnya untuk gaji mereka. Mau dibawa ke mana ratusan atau bahkan ribuan honorer yang instansinya akan bergabung ke provinsi? Apakah mereka tetap berada di kabupaten atau mereka ikut ke provinsi.

Namun begitu, pihak Pemkab Meranti sudah meminta agar seluruh honorer yang bekerja di seluruh instansi di Kepulauan Meranti didata. Belum dipastikan apakah akan tetap dipertahankan pada tahun depan atau tidak.

Karena bagaimapun ada empat instansi yang kewenangannya akan dialihkan ke Provinsi Riau. Di antaranya Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan, Pendidikan Menengah. Selain itu, Kesbang juga akan ditarik kewenangannya ke pusat.

Sementara para honorer yang bekerja di instansi tersebut belum bisa dipastikan akan ditampung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti atau malah diberhentikan.

Sekda Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi menyebutkan bahwa pada 2016 ini honorer tersebut masih bisa diatasi oleh Pemkab Meranti. Namun, dia belum bisa memastikan bagaimana nasib honorer yang bekerja di instansi yang akan menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Riau itu.

"Yang jelas tahun ini, kita masih bisa mengatasinya. kalau tahun depan, kita lihat nanti," sebutnya yang dikonfirmasi, Kamis (26/5).

Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Agustia Widodo, mengakui bahwa honorer yang SK-nya dikeluarkan oleh BKD hanya Satuan Polisi Pamong Praja, petugas Damkar dan Dokter PTT. Sementara selebihnya dikeluarkan oleh masing-masing SKPD.

"Pengangkatan honorer di SKPD tersebut dilakukan dengan kebijakan Kepala SKPD. Jadi yang bertanggung jawab atas honorer itu adalah Kepala SKPD masing-masing," sebutnya.

Kecuali, kata Dodo, ada kebijkan yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sampai dengan saat ini, BKPP hanya melakukan pendataan saja sesuai dengan arahan pimpinan.

"Kemarin kita hanya mendata saja. Soal diakomodir atau tidak, nanti kebijakan pimpinan," sebutnya.

Sedangkan khusus untuk guru honor dan guru komite pada pendidikan menengah, Kabid Dikmen Disdik Kepulauan Meranti, Suandi mengakui bahwa pihaknya sudah mendata dan mengajukan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat mengakomodir para guru tersebut. Sehingga pembayaran gaji mereka bisa ditanggung Disdik Riau.

"Kita sudah ajukan ke Disdik Riau untuk bisa mengakomodir guru honor dan guru komite. Sehingga mereka bisa terus mengajar dan membantu pendidikan di Meranti," sebut Suandi.

Secara rinci dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Disdik Kepulauan Meranti jumlah guru yang berstatus PNS sebanyak 252 orang, CPNS sebanyak 43 orang, Tenaga Pengawas sebanyak 4 orang, honor kontrak daerah sebanyak 95 orang. Selain itu juga diinventarisasi guru komite sekolah menengah atas se-Kepulauan Meranti sebanyak 174 orang.

"Data tersebut sudah kita berikan ke Disdik Riau. Tinggal bagaimana Disdik Riau menyikapinya," tambahnya.

Untuk diketahui saat ini jumlah honorer di Kepulauan Meranti 4.574 orang. Di mana anggaran untuk membayar seluruh pegawai honor di lingkungan Pemkab Meranti selama 2016 dialokasikan sebesar Rp120 miliar.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau