Riau Book- Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Chalid Muhammad menyebut proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cacat hukum, cacat lingkungan hidup hingga cacat moral lantaran terindikasi suap.

Menurut Chalid, atas dasar itu, mega proyek pembuatan 17 pulau di pesisir utara Jakarta itu harus dihentikan dan Presiden Joko Widodo segera mengambil alih proyek tersebut.

"Nah karena dia cacat hukum, cacat moral dan cacat ekologi tadi itu, makanya dia (reklamasi) sebaiknya dihentikan, dan kemudian kami minta presiden untuk mengambil alih ini," kata Chalid dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya 'Reklamasi Penuh Duri' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Chalid menjelaskan, tindakan Jokowi untuk mengambil alih proyek tersebut dapat dilakukan dengan membuat proyek pembangunan 17 pulau ini lebih jelas siapa yang memiliki otoritas, kemudian membuat kajian lingkungan hidup serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga seluruh aspek tersebut dapat diperhitungkan dengan tepat.

"Menuju ke arah sana maka seluruh kegiatannya harus berhenti. Bangunan yang sudah telanjur ada yang tidak ada izinnya harus dibongkar. Supaya menunjukkan kepada publik bahwa serius beliau," tegas dia.

Chalid menyebut, jika melihat perjalanan proyek yang didengungkan Ahok ini hanya untuk kepentingan pengembang semata. "Kalau melihat modelnya kayak gini memang hanya untuk menguntungkan pengembang. Bukan menguntungkan masyarakat atau bukan untuk menguntungkan Pemprov DKI. Ini hanya untuk kepentingan si pengembang," tukas dia. (RB/Ozc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau