Riau Book - Gonjang-ganjing pembayaran hutang eskalasi oleh Pemerintah Provinsi Riau pada kontraktor sekitar Rp 220 miliar tidak perlu diributkan karena sudah ada payung hukumnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemndagri), demikian Legislator Riau dari Fraksi Demokrat, Aherson.

"Kita menilai tidak ada yang salah dalam pembayaran ini oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov berani melakukan pembayaran tentu ada alasan kuat. Kalau tidak, tentu tidak akan dilakukan pembayaran," jelasnya saat dikonfirmasi setelah melakukan rapat pimpinan terkait masalah ini, Jumat (8/4/2016).

Walau demikian menurut legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kuantan Singingi-Indragiri Hulu ini, perlu kejelasan dari Pimpinan Dewan terutama Pemprov Riau, kenapa muncul pembayaran belakangan padahal sebelumya tidak mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) dan tidak ada di APBD 2016, setelah verifikasi oleh Mendagri baru muncul.

"Kita ingin kejelasan dan kejadian ini terang benderang mengingat ada kesan yang disembunyikan. Mengingat dalam pembahasan hasil verifikasi antara TAPD dengan Banggar tidak ada dilakukan pembahasan itu. Seharusnya inikan disampaikan karena tidak ada penganggaran sebelumnya hanya muncul setelah verifikasi," katanya menerangkan. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau