Riau Book - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan melakukan pemeriksaan keuangan dan uji petik lapangan terkait pelaksanaan program masing-masing SKPD.

"Untuk itu seluruh Kepala SKPD diperintahkan untuk tetap berada ditempat," kata Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Said Hasyim, kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, saat memimpin Rapat Entry Briefing BPK RI, di ruang rapat melati Kantor Bupati, Rabu (6/4/2016).

"Saya minta seluruh Kepala SKPD tidak meninggalkan tempat dan serius serta berkonsentrasi memberikan laporan kepada BPK sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ingatnya.

Seluruh Kepala SKPD juga diminta melakukan inventarisasi dan evaluasi semua permasalahan, sehingga selama 30 hari waktu pemeriksaan tidak terjadi hambatan.

Rapat Entry Briefing BPK RI Perwakilan Riau yang disampaikan oleh Zawil Fitra SE Ak yang dipimpin Wakil Bupati, turut dihadiri Sekdakab Iqaruddin, Asisten III Setdakab Tengku Akhrial dan dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD serta Camat se-Kepulauan Meranti.

Dalam pemaparannya, Zawil Fitra menegaskan objek pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau dalam rangka memberikan keyakinan predikat laporan keuangan Pemda Kepulauan Meranti Tahun 2015 itu meliputi laporan realisasi APBD, Neraca, LAK dan CaLK yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

"Penilaian dilakukan berdasarkan kecukupan pengungkapan laporan, bukti fisik, kontrak dan lainnya," ungkapnya.

Sekda Iqaruddin turut mengingatkan, segala tanggungjawab dari hasil temuan BPK sebelumnya segera ditindak lanjuti karena jika telah masuk aspek hukum, akan menimbulkan masalah pada diri dan institusi Pemda sendiri yang berujung pada predikat yang akan diraih Pemda nantinya.

Seperti diketahui selama 3 tahun berturut-turut Pemda Kepulauan Meranti berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) dengan catatan terhadap laporan keuangan Pemda.

Semua temuan BPK yang ada di SKPD sesuai aturan perundang-udangan sudah harus tuntas terhitung 60 hari usai dilaporkan. "Jika sudah masuk ranah hukum maka resiko tanggung masing-masing, sebelum itu terjadi segera diselesaikan," kata Wabup lagi.

Dari keterangan Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti, Suhendri, dari hasil temuan sebelumnya tentang sistem pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan, masih banyak SKPD yang belum menindak lanjutinya. Sebanyak 17 SKPD sudah menuntaskan, tinggal 15 SKPD lagi atau 46 Persennya masih belum tuntas.

"Tanggungjawab ini jangan sampai masuk aspek hukum karena jika sudah melewati 6 bulan maka potensi masalah hukum semakin besar," jelasnya.

Sekedar informasi, mulai Kamis (7/4/2016) tim Pemeriksa LKPD BPK RI Perwakilan Riau, sudah mulai melakukan pemeriksaan disetiap SKPD secara bergilir, pemeriksaan berlangsung hingga 30 hari kedepan.

Wakil Bupati Said Hasyim berharap proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan Kabupaten Kepulauan Meranti kembali meraih predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 lalu. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau