Riau Book - Proyek pembangunan perpustakaan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai mubazir dan perlu ditinjau ulang. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto.

Ia menilai pembuatan perpustakaan DPR tidak sesuai dengan perencanaan awal. Karena anggaran sebesar Rp 570 miliar tidak terdapat dalam alokasi APBN 2016, sehingga sangat rawan dijadikan bancakan oleh elit-elit tertentu. Pembuatan perpustakaan DPR memiliki potensi mark up yang tinggi.

"Yang ada hanya pembangunan gedung DPR sebesar Rp 700 miliar. Sayangnya diduga angka tersebut diubah-ubah sesuka hati oleh DPR untuk proyek yang berubah ubah namanya," ujarnya, Kamis (31/3).

Ditambahkannya, pembuatan perpustakaan DPR juga tidak menjadi prioritas. Mengingat selama ini sudah ada perpustakaan di gedung wakil rakyat tersebut, namun jangan dipakai.

"Budaya baca di DPR masih rendah, terutama dalam legislasi. Membuat perpustakaan adalah sebuah kemubaziran," kata dia.

Proyek ini erat kaitannya dengan Ketua DPR Ade Komaruddin sehingga rencana pembangunan perpustakaan harus ditinjau kembali. FITRA menilai perencanaan DPR tidak transparan dan tidak akuntabel.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah masyarakat melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR, kali ini DPR membuat rencana untuk membangun perpustakanan mewah. Jumlah anggaran yang disediakan untuk perpustakaan mewah tersebut sebesar Rp 570 miliar.

Ade Komarudin dan Fahri Hamzah menerima usulan dan berniat membuat perpustakanan terbesar se-Asia Tenggara. FITRA menilai, rencana pembangunan perpustaaan mewah DPR hannya akan menghamburkan uang. (RB/rep)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau