Riau Book -Nama Tengku Mukhlis, mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang sekarang menjadi Sekretaris Daerah kabupaten tersebut kembali disebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Adalah Rahmad, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan lahan Perkantoran Bakti Praja, yang menyebut keterlibatan Tengku Mukhlis saat bersaksi untuk Tengku Azmun Jaafar, terdakwa kasus tersebut.

Dalam kesaksiannya, Rahmad menyebut Tengku Mukhlis pernah menjadi ketua tim negosiasi pembelian tanah untuk Perkantoran Bakti Praja.

"Pernah pak Mukhlis menjadi ketua tim negosiasi," kata Rahmad dalam kesaksiannya kepada majelis hakim yang diketuai Rinaldi Trihandoko.

Sebagai ketua tim negosiasi, Rahmad menyebut Tengku Mukhlis bertugas menyepakati harga dan luasan tanah yang dibeli dari PT Khatulistiwa. Nantinya tanah ini dibangun untuk Perkantoran Bhakti Praja.

"Awalnya ada 150 hektar yang akan dibeli, tapi deal (kesepakatannya) 144 hektar," sebut Rahmad

Selain Perkantoran Bhakti Praja, juga ada lahan yang diperuntukkan untuk membangun Islamic Center. Luasannya mencapai 3 hektar, dimana kesepakatan harganya dilakukan Tengku Mukhlis.

"Ada juga untuk Islamic Center," sebut Rahmad.

Dalam proses pembebasan ini, sambung Rahmad, ada penyerahan uang Rp 1 miliar kepada Syahrizal Hamid selaku Kepala BPN saat itu dan sudah menjadi terpidana kasus ini.

"Uang diserahkan sekitar Rp 1 miliar lebih kepada Syahrizal hamid untuk diberikan Fauzan," kata Rahmad sembari mengiyakan proses ini juga diketahui Tengku Mukhlis.

Seperti diketahui, Nama Tengku Mukhlis sudah sering disebut dalam kasus dengan kerugian puluhan miliar ini. Namanya bahkan disebut terlibat sejak pesakitan rombongan pertama, seperti Syahrizal Hamid, Tengku Alfian Helmi, Al-Azmi dan Lahmuddin.

Dirinya juga kembaloi disebut pada pesakitan rombongan kedua, yaitu Rahmad dan Tengku Kasroen serta mantan Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim.

Bahkan sewaktu Marwan Ibrahim bersidang, Ketua Majelis Hakim saat itu, Ahmad Setyo Pudjoharsoyo memerintah jaksa penuntut umum untuk mengusut keterlibatan Tengku Kasroen.

Perintah beralasan. Pasalnya beberapa saksi menyebut ada pembagian 20 hektar lahan yang diduga dilakukan Tengku Mukhlis. Pembagian itu kepada Marwan 3 hektar, Azmi 2, Aulia 2, Syahrizal 2, Bupati (Azmun Jaafar) 7, Budi 1 dan Hatta 3.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau