Riau Book - Terkait dana eskalasi pembayaran hutang yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang sempat ditolak tahun lalu, namun tahun ini malah masuk APBD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengaku tidak tahu siapa yang memberikan persetujuan.

Asri Auzar dari Komisi D DPRD Provinsi Riau yang merupakan anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Riau tahun 2016 saat ditemui RiauBook pada Kamis (17/3/2016) menjelaskan hutang memang harus dibayar tapi harus mengikuti prosedur.

"Dia begini kalau hutang itu harus dibayar, prosedur membayarnya itu yang harus dipertanyakan, benar tidak prosedurnya," ungkapnya.

"Kalau hutang itu harus dibayar, itu tanggung jawabnya tanggung jawab kita, tapi prosedurnya memang APBD ini di APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) itu diajukan pembayarannya, tapi Banggar dengan TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sepakat tidak membayar dulu, karena ada keputusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan keputusan yang dibuat BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) itu berbeda nilai bayarannya, makanya sepakatlah tidak dibayar," jelasnya lebih lanjut.

Selain itu, Asri mengaku tidak tahu perihal dimasukkannya kembali dana eskalasi pembayaran hutang ke APBD-P. "Namun satu dan lain hal saya juga tidak tahu bahwa itu dimasukkan kembali ke APBD-P setelah MoU setelah verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri, dasar inilah yang memasukkan siapa, yang bertanggung jawab siapa, inilah yang harus kita cari dulu," ungkapnya.

"Siapa yang bertanggung jawab dibalik pembayaran eskalasi ini, inilah yang akan kita cari," imbuhnya.

Asri juga mengutarakan DPRD tidak tahu kenapa harus dibayar. Menurutnya, dibayarkan boleh asalkan mengikuti prosedur yang ada. "Prosedurnya diajukan dalam APBD, disepakati oleh Banggar dan TPAD itu untuk dibayar, maka MoU-nya menekenkan itu untuk dibayar juga, kementerian setelah diverifikasi juga harus dibayar, itu berarti pembayarannya sah," terangnya.

"Tapi apabila pengajuan itu diajukan kemudian di dalam rapat Banggar dan TPAD itu ditolak dan di MoU juga tidak ada pembayaran itu, akhirnya di Paripurna kan juga tidak ada, kita pertanyakan, kok diverifikasi Kementerian Dalam Negeri setelah selesai kok baru keluar tanda-tanda pembayaran itu, kita tanya dari mana duitnya, 223 milyar itu," jelasnya lagi.

Ketika ditanya perihal DPRD Provinsi Riau kecolongan, Asri menegaskan tidak ada kecolongan. "Kecolongan tidak, kalau kecolongan tidak dibahas sama sekali, tapi ini dibahas, tapi tidak dianggarkan waktu itu, tapi ditolak," tandasnya. (RB/Armalina)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau