RiauBook.com - PT Nasional Sago Prima (NSP) tidak memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Diindikasi perusahaan sagu ini juga telah melakukan pencemaran limbah berat (B3) demikian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Pemburu Penjahat Lingkungan Hidup mengungkap.

"NSP tidak hanya perushaan yang terbukti terlibat kasus dugaan pembakaran lahan, namun ternyata juga tidak memiliki Dokumen Amdal dalam operasionalnya di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Muslim Rasyid, anggota Koalisi Pemburu Penjahat Lingkungan Hidup Riau dalam jumpa persnya di Pekanbaru, Senin (19/1) siang.

Muslim juga merupakan Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau dan Corruption Trial dan WWF Indonesia Program Riau membentuk perkumpulan bernama Koalisi Pemburu Penjahat Lingkungan Hidup.

Dalam diskusi persnya, kelompok LSM bidang lingkungan ini mengupas persoalan yang dihadapi PT NSP selaku perusahaan yang saat ini masih dalam proses persidangan dalam perkara dugaan kejahatan lingkungan.

Koalisi ini juga memberkan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Riau yang berhasil menuntut terdakwa PT NSP dengan pidana dan denda Rp5 miliar, kemudian pidana tambahan perbaikan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan NSP senilai Rp1,4 triliun.

LSM gabungan ini menyatakan, bahwa pada 13 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Bengkalis, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa Erwin selaku General Manager NSP dengan pidana penjara 6 tahun kemudian denda Rp1 miliar. Selanjutnya untuk terdakwa Nowo Dwi Priyono dituntut 18 bulan dan denda Rp1 miliar.

"Kami memberikan apresiasi pada Polda Riau dan Kejati Riau yang berhasil membuktikan bahwa institusi hukum punya komitmen menyelamatkan lingkungan hidup di Riau," katanya.

Sejauh ini menurut Muslim, bukan saja masalah kebakaran lahan yang dilakukan PT NSP, namun juga perusahaan itu diduga tidak memiliki Dokumen Amdal atau izin lingkungan, kemudian pabrik perusahaan itu juga tak punya izin penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa pelumas bekas.

Menurut dia, hal itu telah menjadi bukti bahwa NSP tidak punya komitmen menjaga lingkungan hidup dari kerusakan. "Mereka hanya berpikir untung dan untung saja," katanya.

Koordinator Koalisi Pemburu Penjahat Lingkungan Hidup Riau, Boy Sembiring mengatakan, jelang putusan majelis hakim PN Bengkalis pada 22 Januari 2015, komitmen hakim masih sangat diragukan. "Hasil penelusuran kami, ketiga hakim tersebut tidak bersertifikat lingkungan hidup," katanya. (hrd)